Tim Editor
ERA.id - Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, meminta pemerintah tegas jika benar utusan khusus Amerika Serikat (AS) akan datang ke Indonesia dan memajukan HAM termasuk LGBTQI+.
Menurut Kahfi, Indonesia punya Pancasila yang didasari oleh nilai ketuhanan dan agama. Lagipula agama di Indonesia cenderung menolak LGBT. Kahfi mencontohkan, dalam sila pertama, ada pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa.
"Artinya agama merupakan salah satu sumber rujukan utama dalam berbangsa dan bernegara," ujar legislator asal Sulsel ini, Rabu (30/11/2022) kemarin, sesuai rilis yang diterima ERA.
"Kedua, agama-agama yang ada di Indonesia, meyakini bahwa kecenderungan seksual kaum LGBT bertentangan dengan nilai dasar agama, sebagaimana termaktub dalam kitab suci. Jadi, jika negara, yang direpresentasikan pemerintah bersikap tegas menolak pengakuan terhadap LGBT, hal itu merupakan artikulasi pengamalan Pancasila," lanjut Kahfi.
Kahfi ogah sepakat dengan pandangan yang mengaitkan LGBT dengan HAM, sebab menurutnya memaksakan ajaran yang bertentangan dengan keyakinan mayoritas, itu melanggar HAM pula.
"Ketiga, selama ini yang sering dijadikan argumen pendukung LGBT adalah HAM. Menurut saya, HAM itu juga tidak bersifat universal. Dalam konteks Indonesia, justru memaksakan ajaran yang bertentangan dengan keyakinan mayoritas, itu juga bagian dari pelanggaran HAM," ucapnya.
Kembali ke rencana utusan AS yang ingin ke Indonesia, Kahfi mempersilakan hal itu. Namun, menurutnya, utusan AS juga harus menghargai sikap Indonesia terhadap LGBT.
"Keempat, jika benar ada utusan khusus LGBT dari negara tertentu yang ingin datang berdialog seputar isu itu, silakan saja. Dalam sejarahnya, Indonesia ini lahir dan berkembang dengan dialog budaya yang sangat panjang. Kita terbuka untuk berdiskusi dan dialog bisa dengan siapa saja. Tapi tentu utusan tersebut juga harus datang dengan cara pandang menghargai ideologi bangsa kita. Sebagai seorang muslim, saya berpandangan diskusi tersebut juga bisa menjadi ruang dakwah menyampaikan apa yang kita yakini," ujarnya.
"Ya pemerintah harus tegas," ujarnya.
