Tim Editor
ERA.id - Komisi I DPR RI akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon panglima TNI siang ini. Adapun Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono merupakan calon tunggal panglima TNI.
Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksano mengatakan, ada sejumlah isu aktual yang akan ditanyakan kepada Yudo saat uji kelayakan dan kepatutan.
"Yang pasti hal-hal isu-isu aktual," kata Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/12/2022).
Sejumlah isu aktual yang dimaksud antara lain terkait peremajaan alat utama sistem senjata (alutsista) di tengah keterbatasan anggaran. Selain itu juga sistem keamanan di Papua, hingga penegakan hukum.
"Misalnya peremajaan alutsista dengan keterbatasan anggaran, situasi Papua, penegakan hukum, terus juga potensi mitigasi keamanan," kata Dave.
Di samping itu, Komisi I DPR RI juga akan mencecar calon panglima TNI terkait isu-isu ancaman keamanan. Termasuk keamanan di Laut China Selatan dan daerah perbatasan lainnya.
"Ada banyak lho ancaman kita, Laut China Selatan itu hanya satu. Masih ada di Selat Malaka, begian selatan Indonesia juga butuh penjelasan dari beliau," kata Dave.
"Karena mengingat jumlah yang tak terlalu banyak, sementara wilayah lias dan ancaman itu besar, kita ingin itu diperdalam. Gimana beliau, apakah butuh kapal induk misalnya, hal itu yang kita dalami," paparnya
Politisi Golkar itu menambahkan, uji kelayakan dan kepatutan akan digelar secara terbuka dan tertutup. Saat pemaparan visi misi misalnya akan terbuka, namun saat pendalaman bisa jadi tertutup.
Pertimbangannya, saat pendalaman nanti tentunya ada beberapa pertanyaan yang bersifat rahasia karena menyangkur soal pertahanan keamanan.
"Kemungkinan sih pada saat pemaparan terbuka, tapi pendalaman tertutup karena ada beberapa hal sensitif yang tidak bisa kita buka secara langsung," kata Dave.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menunjuk KSAL Laksamana Yudo Margono sebagai calon tunggal panglima TNI. Yudo nantinya bakal menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang akan memasuki masa penisun pada 21 Desember 2022.
Surat presiden (surpres) tentang calon panglima TNI dikirimkan pihak Istana ke DPR RI pada Senin (28/11).
Menindaklanjuti surpres tersebut, Komisi I DPR RI akan meggelar uji kelayakan dan kepatutan calon panglima TNI pada pukul 13:30 WIB, Jumat (2/12) besok.
Calon panglima TNI akan diberi waktu 30 menit untuk memaparkan visi misi dan program-program kerja. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi pendalaman dan tanya jawab.
Selain uji kelayakan dan kepatutan, Komisi I DPR RI juga melakukan verifikasi dokumen di Kompleks Parlemen dan verifikasi faktual di kediaman calon panglima TNI.
