Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menegur Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rapat kerja DPR RI Komisi IV bersama KKP, Selasa (17/1/2023) kemarin.
Kata Dedi di depan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, daya jelajah para nelayan semakin terbatas seiring dengan kenaikan harga BBM, sehingga nelayan tidak bisa lagi menjangkau ikan-ikan besar di tengah laut.
"Jangkauannya hanya di pinggir-pinggir karena kemampuan operasionalnya dan kapalnya terbatas. Sehingga, dalam jangka panjang, kalau pemerintah tidak mengubah manajemen penanganan kelautan, maka suatu saat nanti yang menangkap ikan di Indonesia hanya orang-orang kaya," paparnya
Untuk itu, lanjut dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diminta membuat skema perubahan paradigma kelautan, guna peningkatan kesejahteraan nelayan.
Ia juga menuturkan, kemampuan KKP sangat terbatas pada aspek-aspek penanganan bencana di daerah pantai, sehingga perlu membuat skema yang mulai mengarah pada perubahan paradigma kelautan, serta mengarah pada rencana besar yang mengubah nasib para nelayan di Indonesia, dengan berbagai skema dan kebijakan yang lebih memadai.
“Saya katakan tidak ada salahnya kementerian kelautan itu membentuk satu dirjen yang khusus menangani infrastruktur agar infrastruktur laut kita terbenahi dengan baik. Agar kita kunjungan ke mana-mana tidak itu-itu juga usulannya, pengerukan, abrasi pantai seperti itu saja tidak pernah berakhir. Nah ini harus segera ditangani,” usulnya.
Melalui alokasi anggaran KKP 2023 sebesar Rp6,29 triliun, diharapkan KKP menyusun program yang mendasar serta mengarahkan agar nasib nelayan di Indonesia mulai berubah.
