Tim Editor
ERA.id - Partai Gerindra sepakat dengan Presiden Joko Widodo terkait pencalonan presiden (pencapresan) tidak dikaitkan dengan kepala negara atau Istana.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pencapresan merupakan hak partai politik atau gabungan partai politik yang sudah memenuhi syarat mengusung calon presiden.
"Memang sebaiknya pencapresan itu seperti yang Pak Jokowi sampaikan, bahwa itu adalah hak daripadai gabungan partai-partai politik yang memenuhi syarat pencapresan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/2/2023).
Oleh karena itu, Dasco menilai memang tidak tepat apabila urusan pencapresan lantas dikaitan dengan Jokowi selaku presiden.
"Karena itu, untuk mencalonkan adalah dari gabungan partai-partai yang sudah memenuhi syarat. Jadi kalau dikait-kaitan dengan presiden misalnya, itu kurang tepat," ujarnya.
Meski begitu, menurutnya wajar saja apabila ada tokoh yang berminat jadi calon presiden yang mengharapkan atau endorse dari presiden.
Namun, hal itu sifatnya tidak mengingat. Hanya sebatas membantu si calon presiden bertarung di Pilpres.
"Kalau ada dari calon-calon presiden yang mengharapkan endorse dari presiden pada saat ini, itu adalah sah-sah saja. Namun itu kan sifatnya tidak mengingat," katanya.
"Lebih kepada sebagai penguat daripada calon presiden yanng akan bertarung nanti," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, tidak ikut campur dalam penentuan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Menurutnya, keputusan itu merupakan kewenangan partai politik sebagai pengusung.
Menurutnya, jangan semua hal terus dihubung-hubungan dengan Istana. Sebab, urusan yang dikerjakan pemerintah sangat banyak.
"Apa urusannya presiden? Jagnan sering dihubung-hubungkan dengan Istana, dikit-dikit dengan Istana. Istana pekerjannya banyak," tegas Jokowi di Jakarta, Selasa (31/1).
