Tim Editor
ERA.id - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat struktur ekonomi Indonesia pada tahun 2022 secara spasial masih terkonsentrasi di pulau Jawa dan Sumatera dengan andil masing-masing sebesar 56,48 persen dan 22,04 persen.
"Pertumbuhan pulau Jawa pada tahun lalu adalah sebesar 5,31 persen dibanding tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) dan Sumatera 4,69 persen (yoy)," ucap Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/2/2023).
Selain itu, pertumbuhan ekonomi pulau Kalimantan menyumbang 9,23 persen pertumbuhan ekonomi, Sulawesi 7,03 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,72 persen, serta Maluku dan Papua 2,5 persen.
Kendati demikian, ia mengatakan secara spasial, pertumbuhan ekonomi terus menguat, khususnya di Jawa, Sulawesi, serta Maluku dan Papua.
Adapun sumber pertumbuhan tertinggi di pulau Jawa terjadi di Provinsi DKI Jakarta yakni 1,48 persen yang didorong sektor perdagangan serta informasi dan komunikasi, Jawa Timur 1,35 persen, Jawa Barat 1,25 persen, Jawa Tengah 0,8 persen, Banten 0,35 persen, serta DI Yogyakarta 0,08 persen.
Sementara di Sumatera, Provinsi Sumatera Utara menjadi sumber pertumbuhan tertinggi yakni 1,09 persen disumbang sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta perdagangan.
Sumber pertumbuhan tertinggi selanjutnya berada di Provinsi Riau 0,97 persen, Sumatra Selatan 0,72 persen, Lampung 0,44 persen, Kepulauan Riau 0,39 persen, Jambi 0,33 persen, Sumatra Barat 0,32 persen, Aceh 0,24 persen, Kepulauan Bangka Belitung 0,10 persen, serta Bengkulu 0,09 persen.
Margo melanjutkan, pulau Bali dan Nusa Tenggara pun mampu tumbuh 5,08 persen (yoy), dengan Provinsi Bali yang menjadi sumber pertumbuhan utama sebesar 2,25 persen berkat sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta transportasi dan pergudangan, kemudian disusul Provinsi Nusa Tenggara Barat 2,14 persen dan Nusa Tenggara Timur 0,7 persen.
"Seperti kita ketahui Bali sempat terkontraksi 2,45 persen pada tahun 2021, jadi sudah tumbuh," ucap dia.
Ia menambahkan, ekonomi di pulau Kalimantan tumbuh 4,94 persen pada tahun lalu (yoy), yang disumbang tertinggi oleh Provinsi Kalimantan Timur sebesar 2,34 persen berkat sektor pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan. Selanjutnya Provinsi Kalimantan Barat menyumbang 0,77 persen, Kalimantan Selatan 0,75 persen, Kalimantan Tengah 0,71 persen, serta Kalimantan Utara 0,36 persen.
Untuk pulau Sulawesi yang tumbuh 7,05 persen (yoy), sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah 3,05 persen disumbang industri pengolahan serta pertambangan dan penggalian. Lalu, terdapat Sulawesi Selatan yang menyumbang 2,35 persen, Sulawesi Tenggara 0,72 persen, Sulawesi Utara 0,67 persen, Gorontalo 0,16 persen, serta Sulawesi Barat 0,1 persen.
Pulau Maluku dan Papua berhasil tumbuh signifikan sebesar 8,65 persen (yoy) disumbang Provinsi Papua sebesar 5 persen, yang didorong sektor pertambangan dan penggalian serta transportasi dan pergudangan. Sementara Maluku Utara menyumbang 2,64 persen, Maluku 0,57 persen, serta Papua Barat 0,43 persen.
Untuk diketahui, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono minta pemerintah menyesuaikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dalam program prioritas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dengan kemampuan keuangan negara.
"Tolong itu (pembangunan IKN Nusantara) juga menjadi diskusi dan perencanaan negara. Tentunya, disesuaikan dengan keuangan negara agar kita tidak ada yang dikalahkan dari kacamata program prioritas dan nonprioritas tersebut," kata Ibas, sapaan Edhie Baskoro Yudhoyono, dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta dikutip dari Antara, Rabu (15/6/2022).
Menurut dia, pembangunan IKN akan menyedot anggaran yang besar dan berdampak pada program pemerataan pembangunan nasional yang juga menjadi bagian dari program prioritas Presiden Joko Widodo sehingga jika kedua program prioritas itu dijalankan secara bersamaan, dikhawatirkan akan terjadi peningkatan utang negara.
Pada kesempatan berbeda, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan salah satu urgensi Presiden Joko Widodo dalam mengambil kebijakan untuk memindahkan ibukota negara dari DKI Jakarta ke ibukota negara baru Nusantara berkaitan dengan kesenjangan pembangunan.
“Pengambilan kebijakan pemindahan ibu kota ke wilayah Kalimantan erat kaitannya dengan perspektif pemerataan pembangunan untuk mewujudkan visi Indonesia 2045. Secara spesifik kesenjangan pembangunan antarwilayah Jawa dan luar Jawa harus diturunkan. Sehingga pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan melalui hasil kajian yang komprehensif,” ungkapnya dalam Digitalk–Peluang Digital di Ibu Kota Nusantara yang berlangsung secara virtual dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (22/04/2022).
