Tim Editor
ERA.id - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Ketua Umum Prabowo Subianto belum memutuskan kapan deklarasi calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung partainya dan PKB akan dilakukan.
Hal ini merespons tindak lanjut rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara yang digelar oleh Dewan Syuro DPP PKB beberapa waktu lalu.
"Bahwa sampai hari ini belum diputuskan, tentu saja beliau harus terus melakukan perhitungan-perhitungan," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Meski begitu, Muzani memastikan, keputusan terkait calon presiden dan calon wakil presiden akan diputuskan bersama antara Prabowo dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskadar alias Cak Imin.
"Karena itu, pasti beliau akan mengambil keputusan tentang itu bersama Pak Muhaimin," kata Muzani.
Dia menegaskan, Gerindra tidak mungkin mengambil keputusan tanpa melibatkan dan persetujuan dari kedua ketua umum, Prabowo dan Cak Imin.
"Kami tidak akan mengambil keputusan penting tentang calon presiden, calon wakil presiden, yang akan diajukan oleh Koalisi antara Gerindra dan PKB tanpa persetujuan Pak Muhaimin," kata Muzani.
"Jadi Pak Prabowo dan Pak Muhaimin nanti akan bertemu pada waktunya untuk memutuskan tentang nama calon presiden dan nama calon wakil presiden," imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, para kiai dan ulama memberikan batas waktu kepada DPP PKB untuk mengumumkan pasangan capres-cawapres paling lambar seblum bulan Ramadhan pada Maret 2023.
"Para kiai memberikan limit waktu untuk memutuskan. Limitnya sesegera mungkin, kalau bisa ya sebelum puasa, sebelum Maret paling lambat," kata Jazilul di Jakarta, Sabtu (14/1).
Hal ini perlu segera dilakukan sebab para kiai dan ulama ini akan bergerak menjadi juru kampanye untuk Pemilu 2024. Tidak hanya untuk kalangan Nahdlatul Ulama (NU) saja, tetapi juga kalangan nasionalis.
Oleh karena itu, para kiai dan ulama meminta agar nama pasangan capres-cawapres segera diumumkan, agar mereka juga bisa mulai berkampanye saat bulan Ramadhan.
"Karena para kiai menjadi jurkam apa yang mau di jurkam kalau belum ada pasangan. Nanti bulan puasa, Ramadhan itu kan ada kegiatan keagamaan, nah itu sudah bisa kampanye lah kira-kira," kata Jazilul.
Meski begitu, permintaan para kiai dan ulama itu terlebih dulu harus dikomunikasikan dengan Partai Gerindra, yang merupakan rekan koalisi PKB untuk Pemilu 2024.
"Tentu tadi menjadi masukan yang akan dibahas oleh DPP PKB untuk menindaklanjuti koalisi dengan Gerindra tentunya seperti apa," pungkasnya.
