Soal Sistem Pemilu, Cak Imin: Jangan Diubah-ubah

| 10 Feb 2023 12:45
Soal Sistem Pemilu, Cak Imin: Jangan Diubah-ubah
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

ERA.id - Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar pertemuan politik di kawasan Istora Senayan, Jakarta, Jumat (10/2/2023).

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskadar alias Cak Imin mengatakan, dalam perbincangannya dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga, mereka membicarakan soal sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional terbuka. Keduanya berkomitmen tak mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup.

"Kita bersyukur, komitmen untuk sistem pemilu jangan diubah-ubah dulu," kata Cak Imin.

Cak Imin menilai, jika ke depannya masih ada yang ingin mengubah sistem pemilu, sebaiknya tidak dilakukan di tengah tahapan pemilu sudah berjalan.

Misalnya, jika masih menginginkan sistem proporsional tertutup digunakan di Pemilu 2029, maka sebaiknya dibahas dan dituntaskan pasca Pemilu 2024. Dengan begitu, persiapannya menjadi lebih matang.

"Kalau nanti mau diubah, ya jauh sebelum pemilu. Misalnya, kalau 2029 kita berharap sistem (pemilu) berubah, tentu kita tuntaskan di 2024 atau 2025. Sehingga persiapannya lebih matang," ucapnya.

Oleh karena itu, Cak Imin menegaskan bahwa pertemuan PKB dengan Golkar hari ini bukan sekadar pertemuan antara dua partai politik saja. Tetapi juga untuk mengawal komitmen semua pihak terhadap konstitusi yang berlaku.

"Kebersamaan PKB dengan Partai Golkar bukan kebersamaan yang sekadar antar dua partai politik. Tetapi kebersamaan untuk Indonesia, kebersamaan untuk menjaga komitmen rel perjuangan ini sesuai denngan konstitusi," tegasnya.

Sebagai informasi, di tengah tahapan Pemilu 2024, sejumlah pihak mengajukan gugatan atas UU Pemilu terkait dengan sistem proporsional terbuka ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Para penggugat menginginkan agar Pemilu 2024 mendatang menggunakan sistem proporsional tertutup atau coblos partai ketimbang proporsional terbuka atau coblos calon anggota legislatif.

Adapun delapan partai politik parlemen menyatakan sikap menolak Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup. Sementara PDI Perjuangan justru mendorong agar sistem proporsional terbuka dihapuskan.

Rekomendasi