Tim Editor
ERA.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, proses relokasi depo bahan bakar minyak (BBM) milik PT Pertamina (Persero) ke tanah milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo akan dilakukan di akhir 2024.
Hal itu disampaikan usai menggelar rapat khusus dengan PT Pertamina (Persero) di Jakarta, Senin (6/3/2023). Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Joko Widodo terkait kebakaran Depo BBM Plumpang, Jakarta Utara.
"Kami sudah merapatkan bahwa kilang akan kita pindah ke tanah Pelindo. Kita sudah koordinasi dengan Pelindo, itu lahannya akan siap dibangun akhir 2024," kata Erick kepada wartawan.
Sementara pembangunan kilang minyak di tanah Pelindo, menurut Erick, memerlukan waktu 2-2,5 tahun. Dia bilang, masih ada waktu 3,5 tahun untuk melakukan persiapan.
"Pembangunan memerlukan waktu 2-2,5 tahun, artinya masih ada waktu kurang lebih 3,5 tahun," katanya.
Diketahui, pada Jumat (3/3) terjadi kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara sekitar pukul 20.00 WIB dan api bisa dijinakkan sekitar pukul 23.00 WIB.
Akibat perisitwa tersebut, belasan warga meninggal dunia dan puluhan mengalami luka-luka. Pemukiman warga di lokasi tersebut juga habis dilalap si jago merah.
Atas peristiwa tersebut, Presiden Jokowi menegaskan akan tetap mencari solusi atas kejadian kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Hal ini bertujuan demi keselamatan masyarakat menjadi yang utama.
"Semuanya harus dicarikan solusi. Saya kira keamanan masyarakat dan keselamatan masyarakat harus menjadi titik yang utama," kata Presiden Jokowi
Jokowi juga telah memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono segera merelokasi tempat tinggal korban kebakaran dalam satu atau dua hari.
Relokasi tersebut bisa dua kemungkinan, yakni memindahkan para penduduk ke pulau reklamasi atau lokasi Depo Pertamina yang dipindahkan.
"Saya sudah perintahkan Menteri BUMN dan Gubernur DKI segera mencarikan solusi kejadian di Plumpang, terutama, karena ini zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Plumpang-nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi," katanya.
