Tim Editor
ERA.id - Bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyinggung ada seorang menteri koordinator (menko) yang terang-terangan ingin mengubah konstitusi terkait penyelenggaran pemilihan umum (pemilu).
Hal itu disampaikan dalam acara silaturahmi dan dialog kebangsaan lintas tokoh Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Walking Drums, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (16/3/2023) malam.
Awalnya, Anies menyinggung soal kualitas demokrasi di Indonesia yang menurutnya tidak mengalami penurunan. Hanya saja, pihak yang tak mendukung demokrasi semakin berani bersuara.
"Saya rasa kualitas demokrasi kita itu tidak menurun. Tetapi orang-orang yang tidak komit pada demokrasi sekarang lebih berani untuk mengungkapkan pikirannya," katanya.
Dia kemudian mencontohkan, seorang pejabat negara yang berkeinginan mengubah konstitusi. Bahkan mengaku mendapatkan dukungan dari sejumlah masyarakat.
Padahal, di masa-masa yang lalu, pembicaraan seperti itu biasanya dilakukan di ruang-ruang tertutup, karena sangat tabu disampaikan di muka umum.
"Kita tidak pernah membayangkan ada petinggi menyatakan 'mari kita ubah konstiitusi. Ndak pernah membayangkan. Kalau pun ada itu pertemuan ruang-ruang tertutup," ucapnya.
"Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, posisi kunci nih, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang seberapa banyak yang mau mendukung," kata Anies.
Oleh karenanya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengajak pihak-pihak yang menjunjung tinggi demokrasi berani melawan, sesuai dengan semangat reformasi.
"Ini harus dilawan. Bukan melawan orang, tapi ini adalah menyelamatkan semangat reformasi yang kita lakukan 1998. Jadi kita jaga itu, karena kalau tidak, maka akan rusak," kata Anies
"Ketika aturan main kita jaga, kita hormati, insyaallah ke depan kita akan bisa jauh lebih baik," imbuhnya.
Sebagai informasi, Menteri Koodinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjairan pernah mengklaim memikiki data masyarakat yang menginginkan Pemulu 2024 di.
Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah," kata Luhut.
Dia bilang, seharusnya masyarakat be kenginan masyarakat itu dipahami oleh partai politik
"Ya itu rakyat ngomong. Nah, ceruk ini kan ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar, ada di mana-mana ceruk ini. Ya nanti kan dia akan lihat, mana yang mendengar suara kami," kata Lurut
