Tim Editor
ERA.id - Komisi VI DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Agenda rapat mengenai rencana program kerja Kementerian BUMN tahun 2023 dan evaluasi penanganan Plumpang.
Namun, pembahasan mengenai rencana relokasi Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) maupun pemukiman warga di Plumpang, Jakarta Utara dilakukan secara tertutup.
"Khusus untuk pemindahan dengan seluruh paparannya, kalau bisa tertutup," kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (20/3/2023).
Alasannya, rencana relokasi pasca kebakaran di Plumpang masih sebatas rencana. Sehingga, dia meminta supaya hal tersebut tidak terlalu banyak diketahui publik.
Erick memastikan, apabila semuanya sudah dipersiapkan dengan matang, pihaknya akan menyampaikan kepada publik.
"Karena ini masih dalam rangka rencana dan koordinasi, takutnya ini terlalu terbuka dan memang pada saatnya tentu kita akan terbuka," ucapnya.
Permintaan tersebut pun disetujui oleh seluruh Komisi VI DPR RI.
Sebelum rapat ditutup, Erick sempat memaparkan sejumlah hal khususnya terkait sejumlah proyek dan objek vital nasional yang dikelola oleh Kementerian BUMN.
"Sebagai laporan, jadi setelah kita data di awal kami menjabat, itu ada 651 objek vital nasional yang dikelola BUMN. Jadi jumlahnya sangat amat banyak," katanya
Dari ratusan objek vital nasional yang dikelola BUMN tersebut, memiliki permasalahan yang sama yaitu terkait dengan jarak dengan pemukiman warga.
Erick memaparkan, rata-rata objek vital tersebut belum memenuhi standar internasional yang harus membuat jarak 500 meter dengan pemukiman warga.
"Petrokima Gresik itu lebih dekat lagi 250-310 meter. Padahal, rata-rata internasional itu harusnya 500 meter," katanya.
Sementara objek vital seperti pabrik Pupuk Kalimantan, terkendala isu lahan yang mulai dipadati penduduk.
"Contoh, sepertu pupuk Kalimantan yang aman hari ini 800 meter, tetapi dengan pertambahan penduduk yang sangat signifikan, ini bisa saja menjadi isu dikemudian hari," ucapnya.
Oleh karena itu, Kementerian BUMN meminta kerja sama dengan pemerintah daerah untuk bisa menertibkan kawasan objek vital nasional, untuk menghindari insiden seperti kebakaran di TBBM Plumpang.
"Nah, ini memang kendala yang tidak mungkin kami bekerja sendirian tanpa dukungan dari Pemerintah Daerah," ucapnya.
