PDIP: Bandul Politik Akan Begerak Setelah Ibu Megawati Tentukan Capres

| 18 Apr 2023 21:10
PDIP: Bandul Politik Akan Begerak Setelah Ibu Megawati Tentukan Capres
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Antara)

ERA.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, peta politik akan berubah setelah partainya mengumumkan calon presiden untuk diusung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pergerakan partainya diyakini akan mengubah koalisi yang ada.

"Kalau kita lihat secara empiris, semua bandul politik itu akan bergerak setelah nanti ditetapkan capres dari PDI Perjuangan," kata Hasto di Stasiun Senen, Jakarta Pusat, Selasa (18/4/2023).

Hasto mengatakan, hal itu pernah terjadi saat Pilpres 2014 dan 2019. Dia bilang, ketika PDIP mengumumkan akan mengusung Joko Widodo sebagai presiden, maka konsolidasi politik langsung terjadi.

Dia meyakini, fenomena itu akan kembali terulang di Pilpres 2024. Namun, terkait pengumuman capres akan disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada waktu yang tepat.

"Dulu ketika bu Mega menetapkan Pak Jokowi (sebagai calon presiden), langsung terjadi konsolidasi partai-partai. Maka itu pun kami yakini juga akan terjadi. Hanya kapan dan siapa yang akan diumumkan oleh Bu Megawati, mohon bersabar," kata Hasto.

Sementara terkait kerja sama politik, PDIP berkomitmen akan terus menjaga soliditas dengan partai-partai politik pendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. 

Sehingga, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin akan meninggalkan warisan yang baik dan dilanjutkan oleh pemimpin selanjutnya.

"Terkait dengan 2024, modal kerja sama dengan partai politik dalam pemerintahan Pak Jokowi, tentu ini bisa saja ditransformasikan di dalam kerja sama yang akan datang," ucapnya.

Diketahui, muncul wacana menggabungkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Partai Golkar, PAN, dan PPP dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang dibentuk Partai Gerindra dan PKB menjadi koalisi besar.

Wacana Koalisi Besar ini diklaim sudah mengantongi restu dari Presiden Joko Widodo. 

Rekomendasi