Tim Editor
ERA.id - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengaku Presiden Joko Widodo tak mencampuri urusan politik jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, sewaktu Jokowi mengumpulkan enam ketua umum partai pendukung pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5) malam.
Dasco bilang, tak ada arahan khusus soal Pilpres 2024, apalagi isu pembentukan koalisi baru di luar koalisi yang ada saat ini. "Enggak ada pengarahan dari presiden untuk kemudian, ya, yang katanya di sana diminta membentuk koalisi atau apa, itu enggak ada," kata Dasco di Jakarta, dikutip Rabu (10/5/2023).
Menurutnya, pertemuan itu hanya sebatas Halalbihalal dalam momen Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah. Pembicaraan yang ada seputar perkembagan sejumlah isu nasional.
"Itu pure silaturahmi dan membahas geopolitik yang update terakhir dan tantangan Indonesia," katanya.
Lebih lanjut, Dasco menilai, tidak ada konstitusi yang dilanggar dari pertemuan antara enam ketua umum partai politik pendukung pemerintah dengan Presiden Jokowi.
Dia mengimbau kepada para pihak yang memberi tudingan miring untuk mengkaji terlebih dahulu sebelum berpendapat.
"Tidak ada aturan yang melarang bahwa partai koalisi pendukung pemerintah melakukan silaturahmi dan Halalbihalalal. Coba cek di undang-undangnya di mana atau aturannya di mana, kan enggak ada," ucapnya.
"Nah kemudian saya juga monitor bahwa dalam pertemuan itu juga hanya membahas hal-hal yang update tentang politik. Nggak ada juga pengarahan dari presiden untuk kemudian, ya yang katanya di sana diminta membentuk koalisi atau apa, itu gak ada," kata Dasco.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengakui tak mengundang Partai NasDem dalam pertemuan dengan ketua umum partai politik pendukung pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa (2/5) malam.
Alasannya karena Partai NasDem kini sudah memiliki koalisi sendiri. Namun, dia membantah tudingan bahwa undangan itu untuk mencampuri urusan politik jelang Pemilu 2024.
"Cawe-cawe? Bukan cawe-cawe. Itu diskusi kok cawe-cawe. Diskusi, saya ini kan ya pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe," kata Presiden Jokowi di sela kegiatannya mengunjungi pusat perbelanjaan Sarinah, di Jakarta, Kamis (4/5).
Jokowi menegaskan urusan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2024 merupakan ranah partai politik atau gabungan partai politik.
Namun, sebagai pejabat publik yang juga sekaligus pejabat politik, dirinya merasa sah-sah saja mengundang para ketua umum partai koalisi untuk berdiskusi.
"Kalau mereka mengundang saya, (atau) saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Tolonglah mengerti kalau saya ini politisi sekaligus pejabat publik," ujarnya.
