Tim Editor
ERA.id - Bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyinggung soal potensi kecurangan di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Awalnya, dia menyinggung soal peringatan 25 tahun reformasi. Dia mengenang masa-masa penuh tekanan di era Orde Baru.
"25 tahun lalu, ketika kita memperjuangkan reformasi, pada saat itu kita berada di dalam suasana ketertekanan. Ekonominya tertekan, kebebasannya tertekan," ucap Anies di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/5/2023).
Menurutnya, pemerintahan di era Orde Baru juga turut mencampuri masalah politik. Mulai dari pemilihan anggota legislatif hingga penunjukan kepala daerah.
Anies mengatakan, jangan sampai hal serupa di era Orde Baru terulang kembali setelah berbagai elemen masyarakat memperjuangkan reformasi.
"Dulu negara mengatur siapa saja, siapa boleh maju ke caleg, siapa boleh maju ke pilpres, siapa boleh maju wali kota bupati, semua diatur. Hari ini jangan sampai ada pengaturan siapa yang boleh maju dan siapa yang tidak boleh maju," ucapnya.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan bahwa pengusungan calon presiden dan wakil presiden maupun kepala daerah merupakan hak partai politik.
"Bila rakyat menginginkan siapa menjadi calon, izinkan negara ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperjuangkannya. Bukan malah negara menghentikan, bukan negara melarang," ucapnya.
Negara, kata Anies, harus mampu menjamin kemerdekaan dan kesetaraan bagi siapapun yang hendak menjadi pemimpin selanjutnya.
"Jadi kita kita yang ada di sini adalah kita yang punya aspirasi dan kita menuntut ada kesetaraan kesempatan bagi siapapun di republik ini," kata Anies.
Diketahui, Anie Baswedan diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS.
Belakangan, Presiden Joko Widodo dituding ikut campur urusan politik jelang Pilpres 2024. Mantan wali kota Solo itu dinilai kerap mengendorse satu tokoh tertentu untuk dijagokan.
