Tim Editor
ERA.id - Bakal calon presiden (bacapres) dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo membantah ada kontrak politik dengan partainya terkait kursi kabinet jika terpilih sebagai presiden 2024.
Hal itu disampaikan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenana, Jakarta, Selasa (13/6/2023).
"Enggak, enggak lah," kata Ganjar.
Dia mengatakan, berdasarkan konstitusi yang berlaku, Indonesia menganut sistem presidential. Sehingga, urusan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
"Kan sistem presidential, itu soal menteri prerogatif presiden. Jadi serahkan ke presiden," tegasnya.
Sebelumnya, politisi PSI Ade Armando mengaku mendengar kabar Ganjar meneken kontrak politik dengan PDIP. Adapun isi kontrak politik itu terkait kursi kabinet jika nanti terpilih sebagai presiden.
Dia bilang, PDIP menginginkan kursi-kursi menteri strategis apabila Ganjar berhasil terpilih sebagai presiden kedelapan RI.
"Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP. Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah2an salah," cuit Ade di akun Twitter pribadinya @adearmando61
