Tim Editor
ERA.id - Tingginya kepuasan publik pada Presiden Joko Widodo yang mencapai sekitar 80 persen menjadi alasan perombakan kabinet kali ini. Dengan reshuffle ini, Jokowi juga hendak mengakhiri pemerintahannya tanpa guncangan.
Hal ini disampaikan dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Arya Budi, Senin (17/7), merespons reshuffle hari ini.
Presiden Joko Widodo melantik Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menggantikan Johnny G Plate yang ditahan karena menjadi terdakwa kasus korupsi pengadaan menara BTS 4G.
Jokowi juga melantik Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) dan empat wakil menteri lainnya, yakni Pahala Mansury sebagai Wakil Menteri Luar Negeri; Paiman Raharjo sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Rosan Roeslani sebagai Wakil Menteri BUMN; serta Saiful Rahmat Dasuki sebagai Wakil Menteri Agama.
"Presiden Joko Widodo ingin memastikan pemerintahanya happy ending dan menjaga kepuasan publik terkait pemerintahan yang ia pimpin," kata Arya.
Menurutnya, reshuffle kabinet kali ini memiliki beberapa kepentingan secara politik. Selain mengisi kursi yang kosong di Menkominfo dan wamen, reshuffle juga merupakan bagian dari konsolidasi pemerintahan Jokowi yang sangat berkaitan dengan pemilu 2024.
Arya tak menampik bahwa perombakan kabinet merupakan bentuk rumor bagi-bagi kekuasaan. Ia menjelaskan reshuffle kabinet dengan tujuan bagi-bagi kekuasaan itu sudah dilakukan pada reshuffle sebelumnya yakni pada 2020, 2021, dan 2022.
"Itu bukan hal yang baru dan hampir terjadi di semua negara demokrasi, berkoalisi dengan memasukkan politisi ke kabinetnya. Namun, motif kali ini untuk menjaga kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan sampai masa akhir jabatan di tahun 2024," papar Arya.
Selain itu, ia menilai dengan mengisi pos menteri dari relawannya, Presiden Joko Widodo ingin bawahannya adalah sosok yang dapat dikendalikan
"Lebih banyak motif, (Jokowi) ingin orang yang bisa dikendalikan dan tentunya sudah melalui screening sehingga tidak terjerat kasus,” ujarnya.
Namun Menkominfo baru juga tak lepas dari pekerjaan rumah yang berat terutama sejak pos tersebut ditinggal politisi Nasdem Johnny G Plate yang terjerat kasus korupsi BTS. "Di sana (Kemenkominfo) ada kasus dan ada pekerjaan rumah untuk me-recover kasus itu," ujarnya.
dan juga kementerian agama yang terkait dengan pelaksanaan haji. Di sisi lain, wakil menteri juga berperan untuk mengawasi menteri begitu juga sebaliknya.
Selain itu, yang tak kalah penting, menteri dan wakil menteri baru diharapkan dapat menjaga kinerja agar tidak tercipta isu menjelang Pemilu 2024.
"Jika tidak ada perubahan sampai 2024, on the track, dan tidak ada guncangan politik dan isu hukum maka bisa dibilang komposisi sekarang akan maksimal,” tegasnya.
