Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan bahwa partainya membuka kemungkinan untuk berpindah sekoci koalisi dari Partai Gerindra ke PDI Perjuangan dengan syarat Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres).
"Ya, dengan syarat di atas (menjadi bakal cawapres). Logikanya begitu (pindah koalisi)," kata Jazilul dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (24/7/2023).
Jazilul menegaskan bahwa PKB hanya akan berkoalisi dengan partai politik (parpol) yang bersedia memajukan Cak Imin dalam kontestasi Pilpres 2024.
"PKB hanya akan berkoalisi dan melanjutkan koalisi dengan partai apa pun dengan syarat Gus Imin menjadi bacapres atau bacawapres. Itulah yang jadi syarat untuk berjuang bersama PKB," ujarnya.
Namun, lanjut dia, Cak Imin sejauh ini masih mengupayakan hal tersebut di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersama Partai Gerindra.
"Gus Imin sedang menuntaskan takdirnya bersama Pak Prabowo yang sudah menjalani kerja sama selama 11 bulan. Ya, kami cuma berusaha maksimal sebab kami tidak dapat menentukan jalannya takdir," tuturnya.
Menurut dia, pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang menyebut Cak Imin masuk sebagai salah satu dari lima nama sebagai bakal cawapres untuk Ganjar Pranowo juga merupakan suatu angin segar.
"Saya yakin pernyataan Mbak Puan tidak PHP (pemberi harapan palsu), ini angin segar, kami hormati dan apresiasi," kata dia.
Sebelumnya, Minggu (23/7), Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut sudah ada lima nama sebagai bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo.
"Sekarang sudah mengerucut lima nama, salah satunya Cak Imin," kata Puan usai menghadiri puncak perayaan Hari Lahir (Harlah) Ke-25 PKB di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Minggu petang.
Puan menyebut lima nama itu, yakni Sandiaga Salahudin Uno, Erick Thohir, Andika Perkasa, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
"Dahulu ada 10 nama, sekarang sudah mengerucut lima nama," ujarnya.
Adapun, Rabu (12/7), Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKB Syaiful Huda mengungkapkan bahwa Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sempat mengutarakan ajakan kepada PKB untuk berkoalisi pada Pilpres 2024 saat mengunjungi Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (2/6).
"Mas Hasto datang ke sana (DPP PKB) mengajak diskusi, termasuk kira-kira menyampaikan, ya, selama ini 'kan kami bareng PKB dan PDIP, kami bareng lagilah kira-kira begitu. Jadi, Hasto memberikan uluran tangan untuk mengajak ke PKB," kata Huda di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024 mulai 19 Oktober hingga 25 November 2023.
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) disebutkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari total kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini terdapat 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI atau pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. (Ant)
