Tim Editor
ERA.id - Plt Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono melarang pengurus partainya dari tingkat pusat hingga daerah mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan kebijakan partai.
Keputusan itu berdasarkan masukan dari jajaran DPP PPP dan para ketua DPW PPP dalam rapat daring pada Selasa (8/8) malam.
Juru bicara PPP Usman Tokan mengatakan, rapat tersebut sekaligus menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani terkait sikap politik partai berlambanng Kaabah pada Pemmilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Meminta kepada Plt Ketua Untuk mengambil langkah-langkah strategis agar tidak ada lagi pengurus partai, mulai dari tingkat pusat hingga DPC, memberikan pernyataan-pernyataan yang bertentangan dengan kebijakan partai," ujar Usman melalui keterangan tertulisnya, Rabu (9/8/2023).
Dalam rapat tersebut, jajaran pengurus pusat dan daerah menyatakan tegak lurus dengan Mardiono selaku Plt Ketua Umum PPP. Selain itu juga taat dan patuh terhadap keputusan partai yang ditetapkan dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas).
"Jajaran pengurus DPP PPP lainnya dengan ketua-ketua DPW PPP seluruh Indonesia, menyikapi pernyataan mas Arsul Sani, seluruh pimpinan wilayah menyatakan taat dan patuh, serta tegak lurus dengan Plt Ketum, dan tetap komitmen memperjuangkan keputusan rapimnas," kata Usman.
Usman mengatakan, DPP PPP sangat menyayangkan pernyataan Arsul Sani kepada awak media yang menyebut adanya diskursus di internal PPP. Dia menegaskan, apa yang disampaikan itu merupakan pendapat pribadi, bukan sikap resmi partai.
"Pernyataan mas Arsul Sani merupakan pendapat pribadi dan bukan pernyataan resmi partai. Kami sangat menyayangkan sikap dan pernyataan seorang mas Arsul," ucap Usman.
Dia lantas menyinggung, seharusnya Arsul jauh lebih memahami mekanisme di internal PPP. Apalagi, atas kiprahnya di partai selama ini, Arsul diberikan jabatan sebagai wakil ketua umum DPP PPP serta wakil ketua MPR RI.
Kedua jabatan yang diemban Arsul, kata Usman, merupakan bentuk penghargaan partai terhadap mantan sekjen PPP itu.
"Beliau seharusnya memahami betul mekanisme yang ada di tubuh Partai Persatuan Pembangunan. Beliau adalah pakarnya hukum, kok bisa bicara sudah melampaui kewenangan, melebihi AD/ART," ucap Usman.
DPP PPP, kata Usman, meminta Arsul Sani untuk bertabayun. Dia menduga ucapan Arsul karena jarang megikuti rapat pengurus harian.
"Seharusnya beliau tawadu. Atau karena memang beliau tidak mengikuti perkembangan yang ada di internal partai? Memang selama ini beliau tidak pernah hadir dalam rapat PH DPP, sebaiknya beliau segera tabayun," tegasnya.
Sebelumnya, Arsul Sani mengungkapkan, muncul kekhawatiran di internal partainya terkait nasib partai partai berlambang Kaabah apabila Sandiaga Uno tak terpilih sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) mendampingi Ganjar Pranowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Itu justru sedang berkembang sekarang ini di internal itu diskursus, kalau ternyata Pak Sandi Uno itu tidak dipilih sebagai cawapres, lalu bagaimana sikap PPP? Gitu lho," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8)
Wakil Ketua MPR RI itu juga menyebut, dukungan internal PPP tidak tunggal terhadap satu figur bakal calon presiden (bacapres). Selain dukungan kepada Ganjar Pranowo, tak sedikit kader partainya yang juga mendukung Anies Baswedan dan Prabowo Subianto sebagai bacapres pada Pilpres 2024.
Arsul juga menyatakan meski PPP partai kecil, namun berbeda dengan partai politik lainnya. Sebab masuk dalam kategori partai terbuka, di mana para kadernya merasa memiliki partai, tidak bisa dikomando untuk tegak lurus kepada keputusan satu pihak.
"Tapi itu tadi, ini kan berbeda, tidak bisa partai ini dikomando. Misal 'eh, kamu harus tegak lurus, enggak boleh tengok kanan tengok kiri'. Enggak bisa kalau di PPP. Itu mau dibilang kelemahan ya boleh saja kelemahan," ucapnya.
