Tim Editor
ERA.id - Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek menegaskan partainya tak pernah berpikir meninggalkan PDI Perjuangan ataupun menarik dukungan pencapresan Ganjar Pranowo.
Hal tersebut menanggapi keikhlasan PDIP maju sendiri pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 apabila PPP membatalkan kerja sama politik.
"Sampai saat ini tidak ada kepikiran dari PPP untuk meninggalkan kerja sama politik dengan PDI Perjuangan yang sudah menetapkan Pak Ganjar," kata Awiek kepada wartawan, Selasa (15/8/2023).
Awiek menegaskan, hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-V PPP secara bulat mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (bacapres) pada Pilpres 2024.
Sementara hasil Rapimnas ke-VI PPP merekomendasikan Ketua Bappilu DPP PPP yang juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) pendamping Ganjar.
"Artinya apa? Ada dua keputusan yang berbeda. Yang satu keputusan rapimnas bulat mendukung Pak Ganjar sebagai calon presiden. Yang kedua, merekomendasikan Pak Sandi sebagai calon wakil presiden, dan mengkomunikasikan dengan PDI Perjuangan," kata Awiek.
Menurutnya, keputusan itu adalah dua hal yang berbeda. Sehingga tidak langsung mengubah sikap PPP.
"Keputusan rapimnas itu hanya bisa dianulir oleh rapimnas. Sampai saat ini belum ada agenda menggelar rapimnas. Jadi kita tetap fokus pemenengan pak Ganjar," katanya.
Sebelumnya, PDI Perjuangan memberi sinyal tak masalah apabila harus berjuang sendirian memenangkan Ganjar Pranowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Hal tersebut merespons peluang hengkangnya PPP apabila Ketua Bappilu yang juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno tak dipilih sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) mendampingi Ganjar.
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, tak melarang dan tak masalah jika PPP memang ingin keluar. Dia menegaskan, kerja sama politik harus berdasarkan kesukarelaan.
"Monggo. Lagi-lagi kan bagi PDI Perjuangan, kerja sama politik itu dasarnya harus kesukarelaan. Harus kesukarelaan, tidak boleh ada paksaan, apalagi ada ancaman, dan lain sebagainya," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8).
Dia mengatakan, suatu kerja sama tanpa didasari kesukarelaan hanya mempersulit perjalanan ke depan. "Karena kalau sebuah kerja sama politik itu landasannya bukan kesukarelaan, ya tentu perjalanannya akan semakin sulit," ucapnya.
