Tim Editor
ERA.id - Anggota Tim Delapan Koalisi Perubahan Sudirman Said buka-bukaan prihal gonjang-ganjing di internal koalisinya yang dipicu kabar Anies Baswedan sudah menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai calon wakil presiden pendampingnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Dia mengungkapkan, sebenarnya Anies sudah mengantongi satu nama cawapres dan sudah disampaikan seluruh pimpinan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan pada Juni 2023. Adapun nama yang terpilih yaitu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Setelah melalui proses penjajakan, pembahasan, dan eliminasi sampai pada kenyataan bahwa nama yang tersedia dan bersedia adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Hal ini disampaikan kepada semua pimpinan partai dalam koalisi di bulan Juni 2023," ujar Sudirman melalui keterangan tertulisnya, Kamis (31/8/2023).
Menurutnya, terpilihanya AHY sudah sesuai dengan isi piagam kerja sama politik Koalisi Perubahan. Salah satu poinnya yaitu calon presiden (capres) yang menentukan cawapresnya sesuai dengan syarat-syarat yang diberikan.
"Tugas ini dipahami oleh capres sebagai proses seleksi karena pada akhirnya yang memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mendaftarkan pasangan capres dan cawapres adalah pimpinan partai politik sebagai pengusung, bukan capres," kata Sudirman.
Namun, nama AHY yang telah dikantongi Anies mendapat reaksi beragam dari pimpinan partai-partai politik dalam Koalisi Perubahan. Menurut Sudirman, ada partai yang setuju dan meminta agar pasangan capres-cawapres segera diumumkan.
Di sisi lain, ada pula partai politik yang beranggapan tidak perlu terburu-buuru mengumumkan nama cawapres hingga mendekati waktu pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Pertimbangannya, nama pendamping Anies bisa saja berubah karena ada opsi lain.
Sudirman tak menjelaskan siapa partai yang setuju dan partai mana yang meminta supaya deklarasi cawapres ditunda.
"Pimpinan partai merespons secara beragam atas usulan ini. Pertama, ada partai yang berpandangan bahwa menyetujui dan meminta segera ditetapkan. Kedua, ada yang berpandangan bahwa tidak perlu terburu-buru menetapkan, tapi menunggu menjelang akhir pendaftaran sembari mengantisipasi bila ternyata muncul opsi nama lain," ujarnya.
Karena adanya perbedaan pandangan dan belum adanya titik temu di internal Koalisi Perubahan, maka proses penetapan cawapres pendamping Anies belum dapat diputuskan.
"Perbedaan pandangan antar partai ini belum menemukan titik temu. Karena belum terjadi kesepakatan, maka proses penentuan calon wakil presiden tidak bisa diputuskan," kata Sudirman.
Sebelumnya, Partai Demokrat menuding Anies Baswedan sebagai pengkhianat lantaran menyetujui kerja sama politik antara Partai NasDem dan PKB. Tak hanya itu saja, Anies juga menerima Cak Imin sebagai cawapresnya.
Kabar tersebut diperoleh Demokrat dari Sudirman Said yang juga merupakan orang tedekat Anies pada Rabu (30/8). Hal yang sama juga dikonfirmasi oleh Anies kepada Demokrat pada Kamis (31/8).
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, persetujuan Cak Imin menjadi pendamping Anies merupakan keputusan sepihak hasil inisiatif Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Atas peristiwa tersebut, maka Partai Demokrat akan menggelar rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya.
"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketika parpol, juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," tegas Riefky
