Tim Editor
ERA.id - Analis politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Mikhael Raja Muda Bataona mengatakan pilihan Demokrat untuk mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 adalah pilihan untuk melawan yang mereka perjuangkan selama lima tahun belakangan ini, yaitu pro perubahan dan harus ganti rezim.
"Kalau dibaca secara cermat, pilihan Demokrat untuk mendukung Prabowo adalah pilihan untuk melawan identitas Demokrat sendiri. Mengapa? karena Prabowo sudah memaklumatkan dirinya bahkan paling masif mengkampanyekan dirinya sebagai penerus Jokowi," kata Mikhael, Selasa (19/9/2023).
Menurut dia, identitas Capres Prabowo Subianto sama dengan Ganjar Pranowo. Sama-sama pro program dan kebijakan Jokowi. "Jadi yang dialami Demokrat adalah 'duduk di atas bari api'. Bara yang sudah terlanjur mereka hidupkan selama ini," katanya.
Dengan kata lain, mereka akan tersiksa dan serba canggung sehingga mendukung Prabowo ini basis argumentasi rasionalnya kurang kuat, karena seperti melawan identitas mereka sendiri.
"Ibarat sebuah orkestra politik, yang para pemerannya sedang terkunci hanya pada satu lakon. Mereka tidak bisa berkreasi. Mereka bingung. Karena, Demokrat itu identitasnya ya "pro perubahan", ganti rezim dan antitesis Jokowi. Bukan 'lanjutkan' dan pro Jokowi," kata Bataona.
Jadi ini berisiko dan berpotensi membingungkan voters. Terutama membingungkan para pemilih setia partai Demokrat.
"Kita bisa menganalisis seperti apa ke depan karena dengan mendukung Prabowo, maka secara otomatis Demokrat harus mendukung visi misi Prabowo yang jelas-jelas pro Jokowi dan melanjutkan semua program Jokowi," katanya.
"Apakah AHY dan SBY akan mengkampanyekan itu? Jadi ini beresiko karena dengan mendukung Prabowo."
Bataona menambahkan, bahkan selama satu tahun terakhir, terutama sejak bulan Oktober tahun 2022 ketika bersama Anies Baswedan di kubu Koalisi Perubahan, AHY sangat terbuka dan berkali-kali terus menyerang kebijakan-kebijakan Jokowi.
Memberi kritik terbuka pada semua kebijakan Jokowi sebagai program yang ugal-ugalan tidak pro rakyat, termasuk pembangunan jalan tol, dan lainnya. SBY juga sama. Dalam banyak kasus, begitu terbuka menyentil rezim Jokowi.
"Inilah yang menurut saya putusan politik ini kurang rasional tapi lebih ke fungsional dan pragmatis. Atau lebih tepatnya disebut sebagai pilihan 'tak ada akar, rotan pun jadi.'"
