Tim Editor
ERA.id - Utusan Khusus Presiden (UKP) RI Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan, Muhamad Mardiono, mengatakan Indonesia memerlukan peta jalan gerakan nasional untuk menurunkan tingkat mubazir pangan atau Food Loss dan Food Waste (FLW).
“Sebuah gerakan yang diharapkan akan membantu pemerintah dalam menyiapkan regulasi dan program pengurangan FLW yang melibatkan masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media massa,” kata Mardiono dalam keterangan diterima di Jakarta dikutip dari Antara, Senin (25/9/2023).
Dalam kerangka FLW, food loss merupakan kehilangan pangan yang terjadi pada tahap produksi hingga tahap pengemasan. Sedangkan food waste adalah pangan yang terbuang saat proses distribusi dan konsumsi.
Mardiono mengatakan peta jalan gerakan nasional penurunan FLW juga diharapkan dapat membangun kesadaran dalam berperilaku dan berbudaya di kalangan masyarakat dalam mengkonsumsi pangan secara lebih bertanggung jawab.
Bahkan untuk produsen di sektor ritel, ujar Mardiono, dapat mengurangi volume produksi makanan yang akan kadaluwarsa dan terbuang bila tidak dikonsumsi pada waktu dan kondisi yang aman.
Menurut dia, gerakan pengurangan FLW ini bila dilakukan secara masif akan berimplikasi pada program percepatan pengentasan kemiskinan dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Oleh karena itu kami berupaya melakukan sinkronisasi dan koordinasi program, terutama bagi stakeholder yang sudah mengembangkan program pengurangan FLW agar ini bisa menjadi sebuah gerakan nasional yang memiliki payung hukum dan arah kebijakan yang sinergis dan komprehensif,” katanya.
Tingkat FLW yang cukup tinggi di Indonesia, kata dia, menjadi salah satu tantangan dalam ketersediaan pangan dan upaya mengurangi FLW menjadi bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin ke-12 yaitu konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
Mardiono menjelaskan pemerintah telah melakukan beberapa identifikasi terkait dengan isu mubazir pangan, antara lain dengan mengubah perilaku, peningkatan sistem yang mendukung, regulasi yang kuat, optimalisasi pendanaan dan monetisasi FLW, hingga pengembangan kajian, dan mendata limbah makanan di kalangan masyarakat.
Menurut indeks keamanan pangan global tahun 2022, Indonesia menempati peringkat ke-63 dari 113 negara dengan skor 60,2.
Peringkat skor ini masih jauh di bawah Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Data lainnya berdasarkan indeks kelaparan global, indeks kelaparan masyarakat Indonesia juga merupakan yang tertinggi nomor tiga di Asia Tenggara pada 2022, setelah Timor Leste dan Laos.
Skor indeks kelaparan global ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-77 dari 121 negara, lebih tinggi dari Kamboja, Myanmar, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.
Angka persentase sampah makanan sebagai salah satu indikator SDG's di Indonesia pada 2022 meningkat menjadi 41,55 persen dari 39,23 persen pada 2021, dengan volume timbunan sampah mencapai 19,45 juta ton pada 2022 menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Karena pentingnya penurunan tingkat mubazir pangan, Mardiono mengatakan UKP RI berupaya menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan dengan menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) bertema Peta Jalan Gerakan Nasional Pengurangan Kehilangan dan Pemborosan Makanan.
“Seluruh pemangku kepentingan juga diharapkan memberikan kontribusi yang nyata sesuai dengan bidangnya agar peta jalan gerakan nasional pengurangan FLW dapat terbangun sehingga gerakan nasional ini menjadi efektif dan diterima di berbagai lini masyarakat,” katanya.
UKP juga berharap melalui inisiatif tersebut dapat terumuskan peta jalan Gerakan Nasional Pengurangan FLW di Indonesia sekaligus terbangun kesepahaman dalam peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan sebagai strategi paling efektif untuk mengurangi FLW di Indonesia.
