Tim Editor
ERA.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah membantah tak ada politik dinasti di balik pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pemilihan Wali Kota Solo 2020. Dia meminta, agar polemik politik dinasti yang disinggung sejumlah pihak sebaiknya disudahi.
Alasannya, kata Basarah, meskipun berstatus anak Presiden Jokowi, Gibran tentunya memiliki hak untuk berpolitik untuk memilih dan dipilih oleh rakyat.
"Jangan sampai Gibran anak seorang Presiden lalu hak-hak politiknya dicabut. Padahal tidak seorang pun di dunia ini yang boleh memilih harus menjadi anaknya siapa," ujar Basarah melalui keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (21/7/2020).
Menurutnya, putra sulung Presiden Joko Widodo itu telah berkompetisi di dalam internal partai untuk mendapatkan rekomendasi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dengan demikian, menurut Wakil Ketua MPR ini, Gibran dianggap tak melanggengkan politik dinasti seperti opini kebanyakan orang saat ini. Sebab, Gibran sudah ikut berkompetisi di intenal partai, bukan secara dadakan mendapatkan rekomendasi.
Baca juga: Menarik! Pria Nikahi Mertua Sampai PKS Tak Rela Gibran Jadi Calon Tunggal
Karena politik dinasti adalah politik regenerasi kekuasaan yang bersifat turun temurun tanpa proses elektoral dan pemilihan langsung masyarakat.
"Dalam konteks ini, mahkamah rakyatlah yang nanti akan menentukan apakah Gibran akan dipilih atau tidak menjadi walikota Solo dan bukan karena "titah" ayahnya," kata Basarah.
Sebelumnya, Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menilai pencalonan Gibran ini sebagai gejala menguatnya oligarki dan dinasti politik.
"Munculnya nama Gibran dan anak Pramono Anung ini merupakan gejala menguat dan terkonsolidasinya oligarki dan dinasti politik," ujar Ujang saat dihubungi, Senin (20/7/2020).
PDI Perjuangan sudah resmi mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wali Kota Solo di Pilkada 2020 yang akan digelar pada 9 Desember. Dalam pilkada tersebut, dia akan berpasangan dengan Teguh Prakosa.
