Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mencecar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari prihal surat edaran yang ditujukan kepada para ketua umum partai politik terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.
Hal itu disampaikan dalam dalam Rapat Dengar Pendapat (RPD) antara Komisi II DPR RI dengan KPU RI, Bawaslu RI, DKPP RI, dan Kemendagri yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023) malam.
"Apa dasarnya KPU membuat surat edaran kepada para ketum parpol, di mana itu diatur, pak?" tegas Junimart.
Dia menyinggung bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) sudah diatur mekanisme untuk mengubah peraturan KPU (PKPU). Salah satunya mewajibkan KPU RI untuk berkonsultasi dengan DPR RI.
Oleh karena itu, dia mempertanyakan kekuatan hukum surat edaran dari KPU RI kepada para ketum parpol, sebab ketika itu DPR RI belum menyetujui perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
"Sejak kapan KPU bikin surat edaran keluar dari KPU? Setahu saya, surat edaran itu berlaku di internal. Tolong nanti dijawab ini, supaya nanti masyarakat yang peduli terhadap pemilu tidak bingung," ucapnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai KPU RI sudah bertindak kebablasan dengan mengirimkan surat edaran kepada para ketum parpol. Apalagi isi surat tersebut meminta para ketum parpol untuk tunduk pada putusan MK.
"Kalau KPU berbicara tentang putusan MK itu dan meminta kepada ketum parpol untuk tunduk, KPU ini kebablasan. Kebablasan nih pak KPU-nya. Urusan apa ketum parpol denngan putusan MK yang didasarkan pada surat edaran dari KPU? Nah ini, biar nanti KPU belajar ke depan, biar suratnya itu bermarwah," kata Junimart.
Menjawab pertanyaan tersebut, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari beralasan hanya menindaklanjuti hasil putusan MK dengan tujuan agar semua pihak wajib mempedomani apapun putusan MK.
Adapun surat edaran itu dikirim pada 17 Oktober 2023, sehari setelah MK mengambulan sebagian permohonan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam putusannya, MK menambahkan syarat capres-cawapres menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah maupun sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.
"Mengapa kami penting untuk menyampaikan informasi itu? Karena ini kan berlaku untuk semua pihak dan dengan demikian, kami menginformasikan bahwa sehuungan dengan adanya putusan tersebut, maka kita semua wajib mempedomani hal tersebut," kata Hasyim.
Sementara alasannya surat edaran itu hanya ditujukan kepada ketum parpol karena beranggapan bahwa pasangan capres-cawapres hanya bisa didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
"Kenapa kepada pimpinan partai politik? Karena menurut konstitusi, satu-satunya pihak yang diberikan kewenangan untuk mendaftarkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah hanya partai politik, tidak ada pihak yang lain," pungkas Hasyim.
