Tim Editor
ERA.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyinggung skandal Mahkamah Konstitusi (MK) yang menunjukan lembaga konstitusi justru tak netral dalam mengawal demokrasi.
Hal itu menanggapi ucapan Presiden Joko Widodo yang mewanti-wanti jangan ada pihak yang mencoba mengintervensi proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Kalau kita lihat dari keputusan MK, dari MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi), kita melihat ada suatu fakta yang sangat menarik, bagaimana MK ternuata tidak netral," kata Hasto di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (8/11/2023).
Dia bahkan menyinggung intervensi yang dilakukan mantan Ketua MK Anwar Usman dalam menangani perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.
Ipar Presiden Jokowi itu terbukti terlibat konflik kepentingan dalam menangani perkara MK 90 yang belakangan disebut untuk memuluskan jalan Wali Kota Solo yang juga keponakannya sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres).
"MK ternyata tidak netral dan membiarkan dirinya melalui Ketua Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Pak Anwar Usman, terhadap intervensi kepentingan politik diluarnya," kata Hasto
"Conflict of interest itu berpotensi terjadi abuse of power," imbuhya.
Diberikan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyingung soal intervensi saat pemilihan umum (pemilu). Menurutnya, pemilu dilakukan secara terbuka dan diawasi dengan ketet, sehingga tak mudah diganggu.
Hal itu disampaikan dalam pidatonnya saat menghadiri pembukaan Rapar Koodinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggara Pemilu di Jakarta Pusat, Rabu (8/11).
Awalnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemilu akan berlangsung dengan demokratis. Meski begitu, dia mendorong agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus berani mengontrol jalannya Pemilu 2024.
Dia lantas mempertanyakan bagaimana mungkin pemilu di Indonesia, khususnya Pemilu 2024 sangat mudah diintervensi. Sebab, penyelenggaraannya diawasi oleh banyak pihak.
"Diintervesi bagaimana? Di setiap TPS (tempat pemungutan suara) itu ada saksi partai-partai dan juga aparat yang juga ada di dekat TPS," katanya.
Oleh karena itu, dia memperingatkan semua pihak supaya jangan mencoba mengintervensi jalannya Pemilu 2024, sebab akan langsung terpantau.
"Pemilu ini pemilu yang sangat terbuka, dan bisa diawasi siaa saja. Jadi jangan ada yang mencoba-coba untuk mengintervensi, karena jelasng sangat-sangat sulit, karena di TPS tadi saya sampaikan ada saksi dari parpol," kata Presiden Jokowi.
