Tim Editor
ERA.id - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo mengklaim dirinya dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) pendampingnya, Mahfud MD adalah pasangan komplit untuk memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Hal itu disampaikan saat berkampanye di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (1/12/2023).
"Kami adalah paket komplit, bersih, dan bernyali. Dua kualitas penting untuk bisa menyikat mafia hukum dan KKN yang sudah mengakar di Indonesia. Kami akan bersihkan Indonesia dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Harus, tanpa ampun," tegas Ganjar dikutip dari keterangan tertulisnya.
Dia menegaskan, praktik KKN merupakan musuh bersama bangsa yang harus ditumpas sampai ke akarnya dari negeri ini.
Mantan gubernur Jawa Tengah itu lantas mengumbar janji akan meninjau ulang berbagai regulasi yang berpotensi menciptakan KKN, eksistensi lembaga pengawasan, dan integritas aparat penegak hukum, apabila memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Saya bersama Prof Mahfud akan proaktif untuk memastikan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah musuh bangsa, musuh negara, dan musuh seluruh elemen bangsa yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya," ucap Ganjar.
Senada, Mahfud yang berkampanye di Banten juga mengungkapkan bahwa sejarah reformasi harus menjadi pijakan dalam pembenahan sistem agar terhindar dari KKN serta penegakan hukum tanpa pandang bulu dalam pemberantasan KKN.
Di Jawa Tengah, lanjut Mahfud, Ganjar memfokuskan perhatian pada peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembenahan sistem agar terhindar dari praktik KKN.
“Mas Ganjar dan saya bertekad memajukan Indonesia Timur. Dan, akar persoalan yang harus diberantas adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. KKN harus dijadikan sebagai musuh bersama,” kata Mahfud.
Dia lantas membocorkan strategi untuk memberantas KKN. Mulai dari peningkatan transparansi dan akuntabilitas, mengoptimalkan proses digitalisasi birokrasi untuk menguatkan sistem pengawasan, dan meningkatkan transparansi proses.
Selain itu juga perbaikan SOP internal untuk membentuk budaya kerja yang mendukung proses reformasi hukum, dan menjamin kesejahteraan aparat penegak hukum selama bekerja dan setelah pensiun.
"Yang terpenting adalah kami sama-sama pemberani dan punya nyali, dengan didasari sikap moral yang baik serta keimanan yang kuat. Ini modal yang tidak bisa dianggap remeh. Tanpa keberanian, kami mungkin bisa menyikat habis mafia hukum," tegas Menko Polhukam itu.
