Tim Editor
ERA.id - Pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diyakini menjadi sosok yang paling mampu melakukan penegakan hukum di Indonesia.
Koordinator Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta Klaster Hukum, Andi Ryza Fardiansyah menjelaskan hanya Prabowo yang menjabat sebagai ketua umum (ketum) partai dari ketiga paslon calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).
Sebagai ketum, Prabowo diyakini memegang kendali penuh atas kebijakan politik partainya dan minim intervensi.
"Kalau kita bicara penegakan hukum, reformasi birokrasi, yang paling bisa menjamin hukum itu tegak adalah orang yang paling kecil peluang intervensinya," kata Andi di acara "Kongko Fanta Law Jelang Debat Pilpres: Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme" di TKN Fanta Headquarters, Jakarta, Senin (11/12).
Calon legislatif (caleg) DPRD DKI Jakarta, Osco Olfriady Letunggamu menambahkan penegakan hukum berkaitan dengan proses pembuatan UU di DPR. Sebagai ketua umum parpol yang membawahi fraksi-fraksi di DPR, Osco menyebut Prabowo punya wewenang utuh untuk mengawal penegakan hukum agar dapat berjalan on the track.
"Pak Prabowo adalah satu-satunya capres yang juga ketua umum. Beliau bukan petugas partai. Jika beliau jadi presiden, maka beliau bisa garansi penegakan hukum. Karena produk hukum itu dibahas di legislatif. Di sana ada fraksi yang merupakan representasi dari partai. Siapa bosnya fraksi, ya ketumnya," ucap Osco.
Osco menerangkan anak muda akan melabuhkan dukungan kepada capres yang independen dan tak mudah diintervensi oleh kekuatan di sekitarnya, termasuk partai politik. Sebab saat capres dilantik menjadi presiden, dia bukan lagi menjadi abdi partai melainkan menjadi abdi rakyat.
Sementara itu, pengacara sekaligus akademisi Muhammad Rizal Rustam menyebut anak-anak muda punya peran besar dalam mengawal proses penegakan hukum di Tanah Air. Hal itu tampak pada fenomena "perang tagar" di lini masa media sosial dalam mengawal sejumlah isu hukum, termasuk revisi UU KPK.
Menurutnya, ada fenomena sejumlah anak muda tidak percaya dengan kinerja aparat penegak hukum. Untuk mengatasi hal itu, Prabowo-Gibran menawarkan gaji tinggi untuk aparat penegak hukum agar bekerja profesional dan tidak korupsi.
"Ini yang harus dilihat dalam prespektif hukum, ada ketidakpercayaan anak muda terhadap aparat penegak hukum. Dan saya melihat ada harapan di Pak Prabowo," ujar Rizal.
