Tim Editor
ERA.id - Calon presiden (capres) Prabowo Subianto menyanggah capres Anies Baswedan soal iklim demokrasi dan pemerintah minim oposisi dalam Debat Perdana Capres 2024. Prabowo mengingatkan ia pernah jadi oposisi dan menegaskan Presiden Joko Widodo bukan diktator.
"Mas Anies, Mas Anies, saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan," ujar Prabowo dalam sesi tanya-jawab Debat Perdana Capres 2024 di Kantor Koalisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12/2023).
"Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi Mas Anies, Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih," tegas capres yang berpasangan dengan anak sulung Jokowi tersebut.
Sebelumnya, Anies menjawab pertanyaan panelis seputar ketidakpercayaan publik terhadap partai politik. Menurutnya, saat ini publik bukan hanya tidak percaya parpol, tetapi juga proses demokrasi secara keseluruhan.
"Saya rasa lebih... rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang terjadi," jawab Anies.
Bagi Anies, setidaknya ada dua indikator yang membuatnya berani berucap demikian. Pertama, kebebasan berbicara dan indeks demokrasi yang kian menurun. Hal tersebut diperparah dengan berbagai pasal karet yang bisa digunakan untuk menyerang siapa pun yang mengkritik pemerintah.
Kedua, minimnya oposisi terhadap penguasa saat ini.
Selain itu, Anies juga berharap Pemilu 2024 besok dapat berjalan dengan adil dan netral.
Seperti diketahui, hari ini (12/12/2023) debat perdana capres 2024 digelar. Debat dimulai pukul 19.00 WIB dengan tema hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.
Menurut keterangan Ketua KPU Hasyim Asyari, debat akan dilaksanakan selama 120 menit dan dibagi menjadi enam segmen.
KPU juga mengumpulkan 11 panelis untuk merumuskan bahan debat perdana capres 2024 dari kalangan akademisi hingga pakar hukum. Di antaranya Guru Besar Studi Agama di UIN Sunan Kalijaga, Prof. Al Makin, Ketua Komnas HAM periode 2017-2020 Ahmad Taufan Damanik, dan ahli hukum tata negara dari Universitas Diponegoro Lita Tyesta.
