Tim Editor
ERA.id - Presiden Jokowi meminta agar KPU harus betul-betul netral dan tidak memihak. Sebab, hal ini akan mempengaruhi legitimasi pemilu.
"Bertindak sesuai aturan saja, ini bertindak sesuai aturan saja, KPU bisa dicurigai, iya kan? Apalagi kalau KPU mencoba melenceng dari aturan. Ini yang harus, sekali lagi, kita jaga bersama-sama, jangan sampai terjadi. Ini bisa berbahaya bagi KPU dan legitimasi pemilu kita," kata Jokowi di Jakarta, Sabtu (30/12/2023).
Ia menegaskan KPU juga harus memastikan setiap warga negara yang mempunyai hak pilih, bisa menggunakan hak pilihnya secara baik. Secara langsung, bebas, rahasia dan tanpa diskriminasi.
"Layani mereka semuanya ini. Kita harus mengajak semua pemilih menjadi pemilih yang cerdas. Jangan percayai yang namanya hoaks, apalagi yang bisa menyulut konflik dan perpecahan," kata Jokowi.
Jokowi menilai pendidikan politik harus dilakukan secara masif. Tidak saja mengedukasi tentang tahapan pemilu, tetapi juga mengajak masyarakat menjadi pemilih-pemilih yang cerdas.
"Saya yakin KPU mampu menjalankan tugas dengan baik. Pemerintah mendukung sepeenuhnya agenda KPU agar pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Pemilu berjalan dengan baik, sukses, dan lancar," katanya.
Ia juga menyinggung soal tunjangan kinerja pegawai KPU. Ia menjelaskan dokumen tersebut saat ini masih berada di Kementerian PANRB.
"Tetapi saya akan berusaha agar di bulan Januari bisa selesai. Urusan-urusan sensitif seperti ini jangan sampai mengganggu tahapan-tahapan pemilu," kata Jokowi.
