Tim Editor
ERA.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni sependapat dengan Presiden Joko Widodo bahwa presiden maupun menteri boleh ikut kampanye selama tidak memakai fasilitas negara.
Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang punya hak politik untuk mendukung peserta pemilihan presiden (pilpres) maupun partai politik, sehingga keberpihakan presiden bukan sebuah dosa.
"Pak Jokowi benar. Presiden dan menteri sebagai tokoh publik adalah warga negara yang punya hak politik untuk mendukung capres dan parpol yang ia suka. Pagarnya adalah tidak mempergunakan fasilitas publik untuk kampanye. Keberpihakan presiden terhadap capres dan parpol bukan sebuah dosa," katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (24/1/2023), dikutip dari Antara.
Ia mencontohkan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2004, Megawati Soekarnoputri yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden RI maju sebagai calon presiden (capres) dan berkeliling Indonesia mengampanyekan dirinya sekaligus PDI Perjuangan.
"Tidak ada masalah. Ibu Megawati sebagai tokoh politik ketika itu bisa membedakan dengan baik kapan berlaku sebagai presiden, calon presiden, dan ketua umum partai. Ibu Mega saat itu, tampaknya, berhasil tidak mempergunakan fasilitas dan uang negara untuk kampanye," tuturnya.
Ia pun mencontohkan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang kala itu mendukung dan berkampanye untuk memenangkan Hillary Clinton sebagai capres dari Partai Demokrat.
"Sekali lagi, ini sebuah praktik yang lazim di dunia politik yang tidak perlu dipersoalkan dan disesalkan," tegasnya.
Ia pun mendorong Presiden Jokowi menindaklanjuti pernyataan tersebut dengan menyatakan dukungan terbuka.
"Saya kira pernyataan Pak Jokowi ini idealnya beliau follow up dengan memberikan dukungan terbuka kepada pasangan calon (presiden dan wakil presiden) nomor (urut) 2 dan parpol nomor 15, PSI, partai Jokowi. Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik," katanya.
Sebelumnya, Jokowi menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.
"Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.
Hal tersebut diungkapkan menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang menjadi tim sukses paslon presiden dan wakil presiden 2024.
