Tim Editor
ERA.id - PDI Perjuangan masih menunggu dinamika politik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 untuk menentukan nasib menteri-menterinya di kabinet Indonesia Maju.
Hal itu merespons langkah Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD yang mundur dari jabatannya sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam).
"Ini semua kita cermati dinamika politik yang ada," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2024).
Termasuk mencermati apa yang dialami Ketua DPP PDIP yang juga Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang tak dilibatkan dalam pembagian bantuan sosial (bansos), selama masa kampanye Pemilu 2024.
Padahal, kata Hasto, Risma merupakan sosok yang berintegritas dalam menjaga data-data masyarakat, terutama yang membutuhkan bantuan dari pemerintah. Namun, di tengah tahun politik, bansos justru dijadikan alat kampanye.
"Ketika data-data itu tidak dipakai untuk membagi beras miskin dan beras hanya dipakai untuk kepentingan elektoral, bahkan yang lebih menyedihkan adalah pernyataan dari Akbar Faisal, bagaimana total dana dari bansos itu jauh melampaui anggaran untuk Covid," paparnya.
Hal itu sangat disayangkan oleh PDIP, sebab seharusnya kepentingan bangsa harus menjadi prioritas di atas segalanya.
Oleh karena itu, pihaknya akan mencermati dinamika yang terjadi jelang Pemilu 2024, sebelum menentukan langkah apakah menteri-menteri yang ada di PDIP akan mundur atau tidak dari kabinet era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
"Mundur itu gampang, tapi ada pertimbangan yang mendalam seperti Prod Mahfud MD itu juga pertimbangan yang sangat mendalam," kata Hasto.
"Maka kami akan mencermati. Masih ada kesempatan 13 hari ke depan untuk melakukan suatu koreksi di dalam penyelenggaran pemilu, di mana otoritas tertinggi di dalam sistem pemerintahan ini seharusnya betul-betul netral dan memastikan suara rakyat adalah suara Tuhan," tegasnya.
