Tim Editor
ERA.id - Mahfud MD memastikan tidak akan mengajukan nama siapapun untuk menggantikan posisinya sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam).
Dia sangat menghindari merekomendasikan nama tertentu kepada Presiden Joko Widodo untuk dijadikan seorang menteri. Sebab hal itu merupakan hak prerogatif kepala negara.
"Kalau siapa-siapa nama yang cocok untuk menggantikan, itu sama sekali saya hindari untuk bicara itu, karena itu sepenuhnya hak prerogatif presiden," kata Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2024).
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjelaskan, seorang presiden memiliki hak prerogatif dalam menunjuk dan mengangkat seorang menteri dalam kabinetnya.
Hak prerogatif itu menyangkut profesionalisme dan konstelasi politik yang diinginkan seorang presiden untuk menjalankan pemerintahannya.
"Jadi saya tidak mau ikut campur," kata Mahfud.
Meskipun di minta, Mahfud tetap tidak akan menyebutkan nama tertentu.
"Besok pun ditanya, saya enggak mau. Saya akan bilang, saya tidak tahu siapa yang cocok," katanya.
Mahfud MD resmi mengundurkan diri sebagai menko polhukam. Surat pengunduran dirinya diserahkan langsung kepada Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis (1/2) sore.
Kabar pengunduran dirinya dari Kabinet Indonesia Maju sudah disampaikan beberapa hari belakangan. Salah satu alasannya karena dia tak mau terlibat dalam konflik kepentingan.
Diketahui, Mahfud kini menjadi salah satu calon wakil presiden (cawapres), mendampingi Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
