Tim Editor
ERA.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan program bantuan sosial (bansos) semakin dipolitisasi. Bahkan ada paket bansos yang ditumpuk di Kantor DPD Partai Golkar Jogjakarta.
"Hari ini kami menerima laporan ada bansos yang berada di kantor Golkar, di DPD Jogja," kata Hasto di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024).
Menurutnya, foto-foto adanya penumpukan bansos itu merupakan bukti kuat bahwa program pemerintah yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat, justru digunakan demi memenangkan pasangan calon tertentu.
Meski begitu, dia meyakini bakal ada arus balik negatif kepada pihak yang memanfaatkan bansos demi kepentingan politik.
"Itu merupakan contoh bahwa penyalahgunaan bansos untuk rakyat, untuk kepentingan elektoral, itu hanya akan menimbulkan arus balik yang negatif bagi yang menyalahgunakan bansos," ucap Hasto.
Diberitakan sebelumnya, pagu anggaran perlindungan sosial pada 2023 yaitu sebesar Rp476 triliun, kemudian naik sebesar Rp20,5 triliun menjadi Rp493,5 triliun pada 2024.
Bahkan jumlah anggaran bantuan sosial (Bansos) 2024 beda tipis dari masa awal pandemi Covid-19 pada 2020 yang mencapai Rp498 triliun.
Kebijakan bansos ini diduga bermuatan politis. Sebab, putra sulung Presiden Joko Widodo yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, ikut kontestasi Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden, mendampingi Prabowo Subianto.
