Tim Editor
ERA.id - Ketua DPD Golkar DIY Gandung Pardimans membantah tudingan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto soal adanya tumpukan bantuan sosial (basos) milik pemerintah di kantor partainya. Program pemerintah itu diduga akan disalurkan demi memenangkan pasangan nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Dia mengaku berani disembelih apabila tudingan itu benar adanya. Namun, Gandung juga menantang Hasto untuk melakukan hal yang sama jika tuduhannya tak terbukti.
"Jika betul tumpukan bansos di kantor DPD Golkar DIY dari pemerintah, saya siap disembelih di alun - alun, tetapi kalau tidak betul apakah saudara Hasto siap disembelih," tegas Gandung, di kantor DPD Golkar DIY di Yogyakarta, Senin (5/2/2024).
Menurutnya, pernyataan Hasto tak berdasarkan data. Dia menyebut Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu hanya asal bicara.
"Pernyataan Hasto tidak dilengkapi dengan data yang kuat dan akurat. Itu menunjukkan wataknya yang bermulut tipis, berotak bebal, dan waton jeplak (asal buka mulut)," kata Gandung.
Gandung menyatakan pihaknya memiliki program membantu masyarakat kecil. Program tersebut digelar dengan sistem tebus murah, yakni paket berisi satu liter minyak goreng dan terigu atau gula pasir hanya dihargai Rp5 ribu.
"Ini murni program kami yang kami biaya sendiri tidak menggunakan dana dari pemerintah. Program sembako tebus murah ini untuk membantu masyarakat dan tahap pertama kami sebarkan di 5 kabupaten/kota se-DIY sebanyak 100 ribu paket sembako," kata Gandung.
Menurut Gandung, Golkar DIY terbiasa membantu masyarakat dengan berbagai macam kegiatan sosial dan dana sendiri, bukan dana dari pemerintah. Ia mengklaim kader Golkar tidak pernah mempraktikkan politik gentong babi yang menggunakan program pemerintah untuk kampanye demi kepentingan partai.
"Kami kader Golkar tidak pernah melakukan politik gentong babi. Jangan - jangan ini seperti maling teriak maling," pungkas Gandung.
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan, program bantuan sosial (bansos) semakin dipolitisasi. Bahkan ada paket bansos yang ditumpuk di Kantor DPD Partai Golkar Jogjakarta.
"Hari ini kami menerima laporan ada bansos yang berada di kantor Galkar, di DPD Jogja," kata Hasto di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (4/2).
Tim hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, kata Hasto, sedang mengusut dugaan tumpukan bansos di kantor DPD Golkar Yogyakarta.
Dia mengklaim sudah mengantongi bukti-bukti berupa sejumlah foto bahwa ada bansos yang ditumpuk untuk kepentingan politik.
"Tim hukum sedang memproses hal itu. Jadi kami mendapatkan foto-fotonya terutama dari Yogyakarta,” kata Hasto.
Dia menduga, tumpukan bansos di kantor DPD Golkar Yogyakarta bakal dipolitisasi untuk memenangkan pasangan calon nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Seharusnya, bansos merupakan program pemerintah untuk kepentingan rakyat. Bukan dimanfaatkan demi elektoral.
"Bansos itu harus digunakan bener-bener untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan pemberi," kata Hasto.
