Tim Editor
ERA.id - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengungkapkan, Presiden Jokowi pernah mengingatkan jangan memilih calon pemimpin yang diktator dan punya rekam jejak buruk saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Hal itu disampaikan dalam pernyataan penutupnya di forum debat kelima Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (4/1/2024).
"Lima tahun yang lalu, dalam debat Capres 2019, saya tim kampanye Pak Jokowi. Beliau menyampaikan dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter, dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM, yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan, yang punya rekam jejak masalah korupsi," kata Ganjar.
Dia menegaskan sependapat dengan pesan Presiden Jokowi lima tahun lalu itu. Serta mengajak seluruh masyarakat yang memiiki hak suara juga ikut memegang kriteria tersebut dalam menentukan pilihannya pada 14 Feburari mendatang.
"Saya sangat setuju dengan apa yang beliau sampaikan, agar kriteria ini menjadi pegangan kita semua dalam memilih pemimpin," ucapnya.
Mantan gubernur Jawa Tengah itu juga memastikan bakal memegang janji-janjinya apabila terpilih sebagai presiden selanjutnya. Dia menegaskan, masyarakat tak boleh lagi kecewa.
Bila dirinya bersama Mahfud MD memenangkan Pilpres 2024, maka visi-misi dan program kerjanya seperti pendidikan yang inklusif, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, hingga membuka lapangan pekerjaan baru akan dikerjakan.
"Itu janji yang harus ditepati. Kita tidak boleh membiarkan kekecewaan itu terulang dan kemarahan rakyat kemudian muncul, dan kemudian menjadi apatis," kata Ganjar.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, dirinya bersama Mahfud MD juga bakal menjaga proses politik demokrasi dengan baik.
Menurutnya, belakangan rakyat terluka dengan adanya politik dinasti yang menabrak konstitusi hingga adanya calon pemimpin yang menguasai ratusan ribu hektare tanah.
"Kita mesti melawan politik dinasti, itu yang didukung oleh mereka yang statemennya sangat terbuka menguasai sepertiga kekayaan Indonesia, sungguh-sungguh rakyat terluka dengan statemen itu, dan juga mengutamakan kepentingan keluarga menjadi di atas kepentingan segalanya," tegasnya.
"Hai ini, kampus berbicara, masyarakat sipil berbicara, dan kita sedang diingatkan agar trek demokrasi bisa berjalan dengan baik, dan jangan biarkan KKN subur kembali di Indonsia. Kita mesti tegas untuk menegakkan hukum," pungkasnya.
