Tim Editor
ERA.id - Calon Presiden (Capres) nomor urut satu, Anies Baswedan merespons soal Presiden Joko Widodo yang kian rajin membagi-bagikan bantuan sosial (bansos) jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dia menyinggung revolusi mental dari seorang pemimpin yang seharusnya menjadi contoh.
"Prinsip revolusi mental adalah pemimpin sebagai panutan, pemimpin sebagau contoh. Nah itu kita laksanakan," kata Anies di Mataram, Selasa (6/2/2024).
Lebih lanjut, dia lantas menyinggung peranan Bandan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kerap memeriksa pemerintah daerah maupun kementerian apabila membagikan bansos.
Tujuannya supaya program pemerintah itu tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
"Nah, kalau lurah, camat, dan seluruh aparat lain diharuskan membagi bansos sesuai dengan sasarannya yang sudah ditetapkan ya seharusnya pejabat yang lebih tinggi memberikan contoh," kata Anies.
Oleh karena itu, seorang pejabat yang jabatannya lebih tinggi, seperti presiden, seharunya tidak membagikan bansos secara asal-asalan.
Sebab, apa yang dilakukan pejabat dengan kedudukan tinggi akan dicontoh pejabat di bawahnya.
"Kalau pejabat yang lebih tinggi memberikan contoh secara acak, nanti pejabat yang di bawah bisa mengatakan 'oh kami juga bisa berikan secara acak, wong yang di atas juga boleh kok'," kata Anies.
"Bansos ini kan ada daftar penerimanya, dan daftat penerima ini harus sesuai dengan daftar warga miskin yang berhak," imbuh mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Jokowi tidak salah membagikan bansos secara langsung. Alasannya, dia tidak berkontestasi dalam Pilpres 2024.
"Presiden boleh membagikan langsung (bansos), kan presiden bukan capres," kata Airlangga di Tangerang, Senin (5/2).
Lagipula, dia menyebut bansos diserahkan langsung ke masyarakat tidak akan membuat masalah. “Ini kan langsung diberikan kepada masyarakat,” pungkasnya.
