Tim Editor
ERA.id - Tiga partai pengusung capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), yakni NasDem, PKB, PKS telah menyatakan sikapnya mengenai usulan pengguliran hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR RI. Partai Koalisi Perubahan itu mengaku siap mendukung gagasan tersebut.
Semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh, tiga partai yang solid berkoalisi, semangat kami seperti semangat yang disampaikan oleh Pak Anies, kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan (hak) angket," kata Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan para sekjen Koalisi Perubahan di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (22/2/2024) malam.
Taslim juga menjelaskan alasan Koalisi Perubahan mendukung ide hak angket itu. Dia menyebut, upaya ini sebagai bentuk untuk menegakkan keadilan dan kebenaran terkait Pemilu 2024.
"Kenapa hak angket kita dukung? Kita inginkan kebenaran, kami bersekutu dengan siapa pun di republik ini yang punya itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bangsa Indonesia," jelas Taslim.
Dia mengungkapkan, pihaknya pun telah menyiapkan berbagai data yang diperlukan untuk pengajuan hak angket. Ia mengatakan, Koalisi Perubahan tengah menunggu tindak lanjut dari PDIP sebagai partai yang menggagas usulan itu.
"Jadi posisi kami data sudah siap, hal-hal kecilnya sudah siap, tinggal menunggu tindak lanjutnya," ujar Taslim.
Dalam kesempatan yang sama, Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid mengatakan, tiga partai pengusung AMIN kini masih terus mengumpulkan data-data mengenai dugaan kecurangan. Dia memastikan, PKB bakal mendukung upaya terhadap penegakan kebenaran.
"Intinya, demi pemilu yang jujur, adil, berkualitas dan menghormati serta menegakkan kebenaran, dan kedaulatan rakyat, PKB pasti akan bersama mereka yang menjaga dan mengawal kedaulatan rakyat, kecurangan tidak boleh terjadi di negeri ini. Karena itu kami akan berdiri bersama mereka," kata Hasanuddin.
Hal senada juga disampaikan oleh Sekjen PKS, Aboe Bakar Al Habsyi. Dia menegaskan, PKS siap mendukung usulan hak angket dan menunggu tindak lanjut PDIP.
"Kami sangat mendukung, sangat senang kalau ada yang melangkah begitu, kami ada di belakangnya, kami siap. Kita akan mengawal, cek sampai ke detail-detailnya. Dan saya yakin, pertemuan ini akan berlanjut terus hari demi hari untuk memberikan sikap kita kepada situasi yang ada," jelas dia.
Usulan untuk menggulirkan hak angket disampaikan oleh capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, kepada dua partai pengusungnya yang berada di DPR saat ini yaitu PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Dengan menggunakan hak ini, menurut Ganjar, DPR bisa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu tahun ini.
Ganjar juga mendorong kubu capres dan cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk ikut menggunakan hak angket tersebut.
Menurut dia, dengan keterlibatan PDI Perjuangan, PPP, serta beberapa partai pengusung Anies-Muhaimin di DPR yakni NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat diloloskan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR.
