Tim Editor
ERA.id - Partai NasDem, PKB, dan PKS telah menyatakan dukungannya terhadap usulan hak angket di DPR RI terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang diinisiasi oleh PDIP. Namun Koalisi Perubahan pengusung paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) ini masih menunggu sikap resmi PDIP di DPR setelah reses pada 7 Maret 2024.
"Kita tunggu tanggal 7 (Maret 2024) nanti kita lihat sikap resmi PDIP terkait angket seperti apa. Karena ini enggak bisa main-main, itu hak konstitusional DPR," kata Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (22/2/2024) malam.
"Oleh karena itu, itu harus dibuktikan dengan proses yang ada di parlemen," sambungnya.
Hasanuddin mengatakan, sembari menunggu, Koalisi AMIN akan menyiapkan seluruh data-data yang dibutuhkan untuk memastikan seluruh rekapitulasi suara pemilu berjalan dengan baik tanpa kecurangan. Sebab, dia menyebut, dugaan pelanggaran dalam pemilu harus disertai dengan bukti dan fakta.
"Itu menjadi konsentrasi kita bertiga, karena bagi PKB, NasDem, PKS lebih penting memastikan bahwa rakyat tidak dicurangi," jelas dia.
Hal senada juga disampaikan oleh Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim. Dia menegaskan, Koalisi AMIN siap terlibat dalam hak angket, tapi masih menunggu tindak lanjut PDIP.
"Tiga partai yang solid berkoalisi, semangat kami seperti semangat yang disampaikan Pak Anies, kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket. Jadi posisi kami data sudah siap, hal-hal kecilnya sudah siap, tinggal menunggu tindak lanjutnya. Kawan-kawan PDIP sebagai partai terbesar, sebagai inisiator, bagaimana selanjutnya," jelas Taslim.
"Kenapa hak angket kita dukung? Kita inginkan kebenaran, kami bersekutu dengan siapa pun di republik ini yang punya itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bangsa Indonesia," sambungnya.
Usulan hak angket di DPR RI disuarakan oleh Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo lantaran mencurigai masifnya kecurangan yang terjadi dalam proses Pemilu 2024.
Secara khusus, Ganjar mendorong partai politik pengusungnya yaitu PDI Perjuangan dan PPP untuk menginisiasi usulan tersebut di parlemen. Selain itu, dia juga mengajak partai-partai di Koalisi AMIN yaitu NasDem, PKB, dan PKS untuk bergabung.
Menurut mantan gubernur Jawa Tengah itu, dengan keterlibatan PDI Perjuangan, PPP, serta beberapa partai pengusung Anies-Muhaimin di DPR yakni NasDem, PKB, dan PKS maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat diloloskan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR.
