Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menilai, momen jabat tangan antara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko hanya sebatas formalitas dan tak bermakna.
Menurutnya, jabat tangan antara AHY dan Moeldoko tak bisa diartikan bahwa hubungan keduanya membaik pasca kisruh internal di Partai Demokrat.
"Ya salaman formalitas, salaman tanpa makna, tidak meaningfull," ujar Benny di Bentara Budaya Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).
Dia bilang, jika ingin dipandang sebagai seorang negarawan, maka Moeldoko harus menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada AHY dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Bambang Susilo Yudhoyono (SBY) atas perbuatannya terhadap partai berlambang mercy. Bukan hanya sekedar berjabat tangan tanpa makna.
Selain itu, dengan permintaan maaf dari Moeldoko, diyakini kondisi internal di Kabinet Indonesia Maju juga semakin indah.
"Pak Moeldoko harus menunjukan sikap kenegarawanan, bahwa apa yang dia lakukan salah dan salahnya itu bukan karena politik, tapi karena hukum," kata Benny.
"Oleh sebab itu, agar kebersamaan itu indah di kabinet, sebaiknya Moeldoko menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Pak SBY dan Mas AHY," imbuh anggota Komisi III DPR RI itu.
Diberitakan sebelumnya, momen salaman antara AHY dan Moeldoko terekam di sela-sela
sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).
Dikutip dari Antara, ini merupakan pertemuan perdana antara AHY dan Moeldoko setelah kisruh internal Partai Demokrat.
Sebelumnya, Moeldoko sempat menjadi sorotan lantaran tak menghadiri acara pelantikan AHY sebagai menteri ATR/BPN pada Rabu (21/2) lalu.
Diketahui, pada 2021 sillam, Partai Demokrat diguncang permasalahan internal. Moeldoko secara aklamasi terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrat melalui jalur Kongres Luar Biasa (KLB), yang digagas sejumlah politisi senior partai berlambang mercy itu.
Padahal saat itu, AHY tercatat secara resmi sebagai ketua umum Partai Demokrat.
Kisruh itu berlanjut ke jalur hukum. Mahkamah Agung menolak kasasi Moeldoko terkait kepengurusan Demokrat pada 3 Oktober 2022. Moeldoko sempat mengajukan peninjauan kembali (PK), tetapi MA kembali menolaknya pada 10 Agustus 2023.
AHY tetap sah menjadi ketua umum Partai Demokrat. Putra sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yuhdoyono (SBY) itu bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
