Tim Editor
ERA.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut, berbagai pihak yang menyerukan usulan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 mendapatkan intimidasi dengan cara menggunakan instrumen hukum. Termasuk sosok capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang mulai diintimidasi dengan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Bagaimana perlawanan secara terukur itu, ya, kita lihat bagaimana reaksinya, aksi dan reaksinya, baru Pak Ganjar mengusulkan hak angket, langsung disetrum, ada yang melaporkan ke KPK," kata Hasto usai menghadiri diskusi politik di Fisip Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).
Hasto mengatakan, bahkan media massa juga tidak luput menjadi sasaran intimidasi setelah rutin menyuarakan wacana hak angket.
"Itu setruman-setruman itu banyak sekali, ini media sudah banyak yang disetrum. Tempo, Kompas, Media Indonesia pasti," ungkap Hasto.
Dia menyebut, berbagai pihak yang tidak setuju terhadap penggunaan hak angket berlindung di balik prosedural agar wacana itu gagal.
Misalnya, para penolak angket menyarankan pihak yang mengusulkan hak parlemen itu agar membuat laporan kecurangan Pemilu 2024 ke Bawaslu.
"Inilah yang kemudian wajah populis yang ternyata berlindung di balik kata-kata demokrasi prosedural silakan ajukan ke polisi silakan ajukan ke Bawaslu ini, kan, demokrasi prosedural tetapi dalam substansinya sudah tidak ada lagi demokrasi kedaulatan rakyat itu. Maka, opsinya bagaimana politik sebagai opsi, tetapi syaratnya harus muncul," jelas Hasto.
Sebelumnya diberitakan, Indonesia Police Watch (IPW) melaporkan dugaan korupsi yang diduga dilakukan eks Dirut Bank Jateng berinisial S ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam laporan itu, Ganjar Pranowo yang merupakan mantan Gubernur Jawa Tengah juga ikut terseret.
"IPW melaporkan adanya dugaan penerimaan gratifikasi dan/atau suap yang diterima oleh direksi Bank Jateng," kata Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso saat dihubungi wartawan, Selasa (5/3).
Namun, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim menuding ada gerakan politik dalam laporan IPW terhadap Ganjar Pranowo ke KPK. Dia menduga, upaya ini berkaitan dengan wacana pengguliran hak angket kecurangan Pilpres 2024.
“Sangat kebetulan ketika Pak Ganjar orang yang pertama melontarkan untuk menggulirkan hak angket kemudian terjadilah laporan ini,” kata Chico saat dihubungi wartawan, Selasa (5/3).
"Kami melihat ini suatu gerakan politik, ya bukan suatu murni gerakan yang menegakkan keadilan," sambungnya.
Menurut dia, ada banyak pihak yang merasa terusik dengan sikap Ganjar. Sebab, capres nomor urut 3 itu sering menyuarakan kecurangan pemilu.
“Dan penilaian kami, dugaan kami ini adalah ketidaksukaan dari berbagai pihak dengan kemudian mendorong untuk melakukan gerakan politik melaporkan Bank Jateng kemudian berimbas dengan Pak Ganjar,” ungkap Chico.
“Ini suatu hal yang kami lihat dipaksakan apalagi kalau kita lihat dari laman resmi IPW fungsi-fungsinya dia beberkan di sana. Kami tidak melihat ada fungsi melaporkan sesuatu yang tidak berhubungan dengan Polri ke KPK,” tambah dia.
