Tim Editor
ERA.id - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Anies Rasyid Baswedan mengatakan ada banyak hal yang harus dikoreksi terkait demokrasi di Indonesia agar sistem tersebut dapat berjalan dengan baik.
Awalnya, Anies menyebut ada lebih dari 560 definisi mengenai demokrasi. Namun, menurutnya, ada tiga komponen paling sederhana soal demokrasi.
"Satu adalah pemilihan (umum) yang adil dan jujur, yang kedua adalah kebebasan berbicara, yang ketiga adalah oposisi yang diberikan ruang," kata Anies di kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (13/3/2024).
Anies menjelaskan, terkait kebebasan bicara, beberapa waktu terakhir terjadi penurunan, terutama terhadap pihak-pihak yang mengkritik pemerintah.
"Tentang kebebasan berbicara, teman-teman merasakan enggak ada perubahan kebebasan berbicara beberapa tahun ini? Ya menurun. Kekhawatiran, pemeriksaan kepada orang-orang yang mengkritik, itu terjadi," ungkap Anies.
Kemudian, sambung dia, hampir tidak ada kubu oposisi yang bertahan karena adanya tekanan.
"Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu akhirnya enggak kuat, karena enggak kuat akhirnya ikut di pemerintah. Jadi sebenarnya oposisi itu dikasih ruang saja karena dia menjadi penyeimbang baik untuk semua. Tapi kalau oposisi ditekan-tekan itu enggak ada yang tahan tuh," jelas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Selanjutnya, ia menyebut, pemilihan umum (pemilu) yang merupakan bentuk pesta demokrasi seharusnya berlangsung jujur dan adil. Namun, dalam Pemilu 2024, menurut dia dua hal itu masih menjadi pertanyaan.
"Kemarin sudah berlangsung pemilunya, tapi bebas dan adilnya masih jadi pertanyaan nih, dan itu mungkin yang dikatakan teman-teman di sana," ungkap Anies.
"Jadi saya melihat pada tiga kriteria itu, demokrasi kita harus banyak koreksinya untuk bisa menjadi demokrasi yang baik," sambungnya.
Sebelumnya, Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sujito mengatakan, demokrasi di Indonesia saat ini semakin memburuk. Hal itu dia sampaikan saat menghadiri gerakan Kampus Menggugat yang dilaksanakan di Balairung UGM, Selasa (12/3/2024).
"Itu terlihat dari kecenderungan praktik-praktik oligarki, praktik korupsi, dan praktik nepotisme," kata Arie.
Menurut dia, masalah etik terkait politik dinasti bukan sekadar persoalan ringan.
"Kita harus menyadari betul bahwa semakin kita permisif atau persoalan-persoalan ini, maka problem kita juga makin serius," tegas dia.
