Tim Editor
ERA.id - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan akan menghukum kapolda yang terbukti melakukan pelanggaran dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Kemudian, tentunya posisi kami apalagi ada isu saksi dari kapolda dan sebagainya, ya kita tunggu saja. Apabila memang betul ada, melanggar, ya kita proses," kata Listyo kepada wartawan, Jumat (15/3/2024).
Mantan Kabareskrim Polri ini mengaku belum mengetahui siapa kapolda yang bakal dihadirkan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sidang kecurangan pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) nanti. Namun, dia memastikan kapolda tersebut boleh menjadi saksi dalam sidang tersebut.
"Ya kalau memang ada (kapolda dipanggil menjadi saksi) ya boleh-boleh saja, tapi kan harus ada buktinya," ujarnya.
Sebelumnya, politikus senior PDIP Henry Yosodiningrat mengatakan partainya bakal membawa sejumlah bukti dan saksi ke MK untuk menggugat hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Salah satu saksi yang dibawa adalah kapolda.
Wakil Deputi Hukum TPN itu menilai kekalahan pasangan calon nomor urut tiga, khususnya di Jawa Tengah (Jateng), tak terlepas dari mobilisasi kekuasaan. Hal itulah yang akan dibuktikan di MK nanti.
"Tanpa itu tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, dan akan ada kapolda yang kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok kapolda dipanggil dicopot," kata Henry dalam keterangannya, Senin (11/3/2024).
Henry pun membenarkan dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen di Jawa Tengah, sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30 persen.
Dia menambahkan kerusakan Pemilu 2024 sudah didesain dan direncanakan oleh penguasa. Hal tersebut dimulai dengan memaksakan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto.
