Tim Editor
ERA.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem, Hermawi Taslim mengungkapkan, Koalisi Perubahan menyepakati alternatif usulan untuk menginisiasi pengguliran hak angket di DPR. Kepastian soal wacana itu bakal disampaikan pekan depan.
“Kita akan ajukan (rencana inisiasi) ke pimpinan (masing-masing partai). Minggu depan harapannya ada jawaban dan melangkah,” kata Hermawi dalam konferensi pers di NasDem Tower, Jakarta, Jumat (15/3/2024).
Hermawi menjelaskan, inisiatif ini diambil Koalisi Perubahan karena hingga kini belum ada progres yang signifikan soal wacana pengguliran hak angket tersebut. Terutama dari PDIP sebagai pencetus hal itu.
“Kami paham PDIP (sebagai penggagas hak angket) partai besar dan sibuk luar biasa,” jelas dia.
Meski demikian, Hermawi menegaskan, pihaknya tetap membuka komunikasi dengan PDIP secara kelembagaan. Ia mengungkapkan, secara personal, para politisi antarpartai itu juga bertemu di DPR.
“Tiga partai politik (Koalisi Perubahan) ini masih tetap sikapnya, yaitu berangket,” ungkap dia.
Sebagai informasi, Fraksi PDIP masih mengkaji untuk mengusulkan hak angket secara resmi kepada pimpinan DPR RI. Pihaknya bakal dibantu oleh sejumlah ahli dari kalangan praktisi hingga lintas sektoral.
Adapun hak angket kecurangan Pemilu 2024 pertama kali diusulkan oleh Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo. Dia mendorong partai-partai politik pengusungnya menggulirkan hal tersebut di DPR RI.
Ganjar bahkan mengajak kubu pasangan calon nomor urut dua, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ikut menggulirkan hak angket.
Belakangan, Partai NasDem, PKB, dan PKS yang merupakan partai pengusung Anies-Muhimin (AMIN) sepakat mendukung hak angket.
