Tim Editor
ERA.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto buka-bukaan soal intimidasi yang diterima pihaknya selama proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Menurutnya, banyak kader PDIP di daerah yang diintimidasi oleh pihak penguasa melalui TNI-Polri. Salah satunya mantan Gubernur Bali Wayan Koster.
"Banyak bukti-buktinya. Kepala daerah diintimidasi, Pak Koster contohnya," kata Hasto dikutip dalam wawancara dengan salah satu stasiun televisi, Senin (18/3/2024).
Koster, kata Hasto diintimidasi lantaran bergerak untuk memenangkan pasangan calon nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Bali.
Intimidasi yang diterima Koster berupa rekayasa aduan masyarakat (dumas), yang berujung pada pemanggilan oleh Kapolda setempat. Hal itu terjadi dua pekan sebelum Pemilu 2024 berlangsung.
"Mencoba mengintimidasi dulu, lalu Pak Koster tetap gerak untuk Ganjar-Mahfud. Dicarilah kelemahannya," katanya.
"Berdasarkan dumas yang direkayasa itu, lalu Pak Koster diundang Kapolda hanya dalam waktu sekitar dua minggu sebelum pemilu," lanjut Hasto.
Sejumlah kepala daerah yang merupakan kader PDIP, bahkan calon anggota legislatif petahana pun tak luput dari intimidasi saat mengkampanyekan Ganjar-Mahfud.
"Di Nganjuk itu setiap anggota DPR incumbent turun, yang memiliki basis masa kuat diawasi 3 TNI, 3 Polri, 1 bawaslu. Ini kan bentuk intimidasi," ucapnya.
Dia juga mengungkapkan beragam intimidasi yang terjadi kepada kepala desa. Di Makassar contohnya, para kepala desa mendapat tekanan dari Polri. Sementara di Sukoharjo, kepala desa mendapat dana Rp200 juta hanya untuk memenangkan pasangan calon nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Di Makassar kepala desa ditekan oknum2 dari TNI dan Polri, masih mau tidur sama istrinya ga? Kalau masih mau tidur sama istrinya, ya jangan bantu 03 atau 01, harus bantu 02," ungkap Hasto.
"Di Sukoharjo, kepala desa dikasih dana Rp200 juta oleh jejaring dari negara. Dan ditarget untuk bergerak memenangkan pasangan 02," imbuhnya.
Dia menegaskan, tak pernah menyalahkan Prabowo-Gibran atas terangnya kecurangan yang dilakukan aparat negara selama proses Pemilu 2024.
"Tapi kami salahkan yang abuse of power ini, yang melakukan segala cara untuk mempertahankan kekuasannya," kata Hasto.
Dia lantas menyinggung ambisi Presiden Joko Widodo yang terus ingin berkuasa. Bahkan, berbagai upaya tetap dilakukan untuk melanggengkan niatnya.
"Kalau Pak Harto dulu berkuasa dengan alasan akselerasi, modernisasi. Nah, sekarang dilakukan suatu alasan untuk Indonesia Emas 2045. Isu global," ucapnya.
