Jokowi Dianggap Berpeluang Jadi Ketua Umum Golkar, JK: Tidak Memenuhi Syarat

| 20 Mar 2024 23:19
Jokowi Dianggap Berpeluang Jadi Ketua Umum Golkar, JK: Tidak Memenuhi Syarat
JK berbuka puasa bersama elite partai pengusung Anies Baswedan di kediamannya, di Jalan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024). (ERA.id/Gabriella Thesa)

ERA.id - Presiden Jokowi makin santer dikabarkan akan menjadi Ketua Umum Golkar menggantikan Airlangga Hartarto, lewat Musyawarah Nasional (Munas) sesuai jadwal atau dikebut lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Merespons itu, mantan Ketua Umum Golkar, Jusuf Kalla mengaku beberapa pihak sudah menolak wacana itu dan mengatakan Jokowi tidak memenuhi syarat menjadi ketua umum.

Dia juga memastikan, Golkar akan menggelar Munas pada Desember mendatang sesuai aturan yang dibuat partai.

"Ya kan sudah jelas bahwa Golkar akan Munas pada Desember ya, bahwa ada calon, selama calon memenuhi syarat, dia kader Golkar, karena itu pernah pengurus lima tahun, satu periode, itu saja sebenarnya caranya, gampang caranya," tutur JK usai berbuka puasa bersama elite partai pengusung Anies Baswedan di kediamannya, di Jalan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024).

Soal Munaslub, JK merasa tak mungkin itu terjadi, sebab keputusan Munas sesuai jadwal sudah diputuskan dengan seluruh DPD. Artinya Munas pada Desember mendatang sudah di tahap final.

"Yang menentukan kan DPD bukan orang lain. DPD Rapim di Bali, memutuskan itu, itu secara partai sudah begitu memenuhi anggaran dasar."

Sebelumnya Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) sebagai organisasi mendirikan Partai Golkar, menyerahkan penetapan jadwal Musyawarah Nasional (Munas) Golkar kepada Airlangga Hartarto.

"Sebagai ormas pendiri yang bernaung di bawah Partai Golkar kami selalu siap saja mendukung, kapan pun diputuskan oleh pak Airlangga Hartarto. Munas itu kapan, kami selalu siap mendukung kepemimpinan beliau," kata Ketua Umum MKGR Adies Kadir di Jakarta, Minggu malam silam.

Hal itu disampaikan Adies saat ditanyakan apakah kemungkinan Munas Golkar yang dijadwalkan pada Desember 2024 atau dapat dipercepat sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada Oktober 2024.

Dia menjelaskan penetapan waktu munas merupakan wewenang DPP Partai Golkar yang dikomandani oleh Airlangga Hartarto. "Mau itu di awal, mau itu di akhir tahun, itu kita serahkan semua kepada keputusan DPP Partai Golkar. Kita ikut saja petunjuk dari DPP Partai Golkar," katanya.

Dia menegaskan MKGR juga mendukung Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk periode ketiga 2024-2029.

Rekomendasi