Tim Editor
ERA.id - Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan sidang gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pada Senin (1/4/2024).
Adapun jadwal sidang lanjutan PHPU ini mengagendakan pemberian keterangan terhadap saksi dan ahli untuk pemohon 1, yaitu Tim Hukum Nasional (THN) Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) yang dimulai pukul 08.00 WIB.
Total ada 18 saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Mereka terdiri dari tujuh ahli dan 11 saksi.
Sebelum sidang dimulai, para saksi dan ahli terlebih dahulu melakukan pengucapan sumpah. 11 saksi itu adalah Mirza Zulkarnain, Muh Fauzi, Anies Priyo Ashari, Andi Hermawan, Surya Dharma, Ahmad Huseiri, Mei Suci Rahayu, Surtono, Dr Arif Patra Widjaya, Amrin Harun (hadir melalui zoom), dan Admin Arman.
Kemudian tujuh ahli yang dihadirkan oleh Timnas AMIN yakni Bambang Eka, Faisal Basri, Prof. Ridwan, Fritz Adrison, Yudi Prayudi, Prof. Johan, dan Antoni Budiwan.
Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo. Kemudian, tujuh hakim konstitusi lainnya yang ikut mengadili sidang ini ialah Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Y P Foekh, M Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani.
Sebelumnya, THN AMIN mengajukan permohonan kepada majelis hakim konstitusi supaya memanggil sejumlah menteri dalam sidang PHPU. Di antaranya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Ketua THN AMIN Ari Yusuf Amir beralasan permohonan itu diajukan mempertimbangkan pentingnya keterangan para menteri terhadap pokok permohonan gugatan sengketa dari pihaknya.
Pasangan Anies-Muhaimin meyakini kemenangan Prabowo-Gibran dipenuhi praktik kecurangan. Salah satunya yaitu menggelontorkan dana bantuan sosial (bansos) untuk menggalang dukungan masyarakat.
"Kenapa pentingnya empat menteri ini? Karena empat menteri ini mengetahui langsung tentang hal-hal yang terkait dengan yang kami uraikan dipermohonan kami," ucap Ari di Gedung MK, Kamis (28/3/2024).
Misalnya, untuk Menkeu, THN AMIN akan mempertanyakan soal besaran anggaran yang digelontorkan untuk bansos.
Berdasarkan temuan pihaknya, pemerintah menaikkan jumlah anggaran bansos berkali-kali lilpat dibandingkan saat kondisi pandemi Covid-19 lalu.
"Bagaimana (anggaran) bansos ini bisa melonjak di 2024, itu anggarannya dari mana? Apakah anggarannya sudah disiapkan? Apa sudah di planningkan?" kata Ari.
"Karena sudah tidak ada kejadian yang penting di 2024 ini. Kalau dulu, di 2020 ada Covid. 2024 ini tidak ada apa-apa, tapi naiknya luar biasa tingginya. Itu yang mau kita tanyakan," imbuhnya.
