Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, bantuan sosial (bansos) El Nino merupakan inisiatif pemerintah berdasarkan Rapat Kabinet Terbatas (Ratas), yang disampaikan kepada DPR melalui Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
Hal itu disampaikan dalam sidang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (4/4/2024).
"Kementerian Sosial yang menyampaikan surat kepada Komisi VIII terkait dengan adanya hasil rapat kabinet terkait dengan kebijakan BLT ini," kata Ace yang merupakan saksi dari kubu Prabowo-Gibran.
Sebagai bentuk tanggung jawab, Kementerian Sosial menyampaikan keputusan pemerintah itu kepada Komisi VIII DPR yang merupakan mitra kerjanya.
"Jadi tentu sebagai bentuk pertanggungjawaban Kemensos tentu karena dia mempunyai mitra Komisi VIII beliau menyampaikan di rapat Komisi VIII tersebut," kata Ace.
Berdasarkan hasil rapat Komisi VIII DPR dengan Kementerian Sosial pada 7 November 2023, Mensos Tri Rismaharini menjelaskan bahwa penganggaran bansos El Nino menggunakan kebijakan automatic adjustment.
Menurut Ace, kebijakan itu tertuang dalam Pasal 32 poin E Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN Tahun Anggaran 2023.
"Jadi dengan adanya kebijakan tersebut, maka pemerintah memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan anggaran, terutama dalam konteks bantuan El Nino tersebut," ungkap Ace.
Risma, kata Ace, juga menyampaikan kepada Komisi VIII DPR terkait besaran bansos El Nino yang mencapai Rp12 trilliun, dan disalurkan selama dua bulan yaitu di bulan November dan Desember.
Dia menambahkan, dalam rapat tersebut juga ada perdebatan dari anggota DPR dari masing-masing fraksi untuk membahas bansos El Nino beserta besaran anggarannya.
"Nah, pada saat disampaikan dalam rapat tersebut, pertama tentu bu mensos mengatakan bahwa ini adalah penugasan dari rapat terbatas di sidang kabinet. Dan di situ kami eksplorasi, atau kami diskusi, atau kami membahas apa alasannya," ucap Ace.
Adapun alasan yang dikemukakan Risma terkait langkah pemerintah mengeluarkan bansos El Nino karena dampak perubahan iklim yang menyebabkan terjadinya keterlambatan masa panen.
"Tapi memang kami merasakan, bahwa di masyarakat terkait dengan masa taman itu mengalami fase mundur yang seharusnya bulan Desember, November mundur dua bulan," kata Ace.
"Sehingga ini berakibat terhadap askes masyarakat terhadap seperti kebutuhan bahan pokok. Dan ini tentu akan berakibat inflasi di tengah masyarakat," imbuhnya.
Meskipun rapat kerja itu bukan untuk menyetujui anggaran, namun Komisi VIII DPR sepakat dan tetap memperingatkan Kemensos agar batuan tersebut disalurkan tepat sasaran kepada 18,8 kelompok penerima manfaat.
"Kemudian disepakati bahwa memang proses penyaluran bantuan itu yaitu dengan cash transfer dan melalui PT POS. Cash transfer dan PT POS ini sama dengan bantuan reguler lainnya yaitu program bantuan pangan non tunai atau disebut pos sembako," pungkas ketua DPP Partai Golkar itu.
