Tim Editor
ERA.id - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembahasan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dilakukan bersama DPR secara transparan dan akuntabel.
Hal itu disampaikan dalam sidang lanjutan gugatan Persilihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).
"Penetapan pelaksanaan perlindungan sosial dilakukan secara transparan, akuntabel, dengan mekanisme APBN, yang pembahasannya telah dilakukan bersama DPR RI dan melibatkan berbagai pihak terkait lainnya," ujar Airlangga.
Dia lantas menjelaskan, perlinsos adalah upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat untuk mendukung menghadapi berbagai tekanan, mempertahankan kehidupan dan penghidupan.
Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah agar program perlinsos terus berjalan dan dilaksanakan secara reguler. Tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak, terutama bagi masyarakat yang miskin dan rentan.
"Oleh karena itu, pemerintah mencermati pada tahun 2023-2024 risiko daripada El Nino yang menyebabkan harga pangan ini dapa menganggu penghidupan masyarakat yang miskin maupun rentan," kata Airlangga.
Adapun terkait dengan dampak iklim ekstrim El Nino, pemerintah telah melakukan beberapa strategi untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan dan daya beli masyarakat dengan program bantuan pangan serta Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Untuk pelaksanaan bantuan pangan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (BPN) seusia dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Presiden," pungkasnya.
