Tim Editor
ERA.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjawab prihal program Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino tak masuk dalam anggaran Kementerian Sosial (Kemensos).
Hal itu disampaikan dalam sidang lanjutan gugatan Persilihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).
Awalnya, Ketua MK Suhartoyo menanyakan kepada Sri Mulyani soal pernyataan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini soal anggaran kementeriannya berkurang di 2024, karena BLT El Nino tak masuk dalam daftar anggaran.
"Itu maksudnya apakah itu dari usulan 2023 untuk realsisasi 2024 memang sudah tidak dianggaran untuk Kemensos? Ataukah memang ada kebijakan di tingkat kemudian setelah pembahasan, kemudian itu dikeluarkan, ibu?" kata Suhartoyo.
Sri Mulyani lantas menjelaskan bahwa BLT El Nino dalam anggaran 2023 di Kemensos sebenarnya baru dimasukkan di tengah tahun anggaran, dan sudah atas persetujuan DPR.
Sedangkan untuk sumber anggarannya diambil dari cadangan bendahara umum negara.
"Di situ bisa digunaan saat negara atau ekonomi menghadapi suatu situasi di mana dibutuhkan suatu tambahan anggaran. Dan mekanisme yang dilakukan kami mengambil dari bendahara umum negara kemudian disalurkan seperti yang BLT El Nino," kata Sri Mulyani.
Sementara untuk anggaran Kemensos 2024, dia mengakui memang belum mengeksekusi BLT El Nino yang berganti nama menjadi mitigasi risiko pangan.
Namun, untum program bantuan dampak El Nino berupa bantuan pangan sudah dieksekusi. Adapun penyalurannya melalui Bappenas.
"Untuk 2024 itu yang sudah dieksekusi dan sudah dianggarkan adalah yang bantuan pangan yang ada di Bappanes, itu yang 10 kg untuk enam bulan. Sedangakan BLT elnino 2024 belum dieksekusi atau tadi namanya menjadi mitigasi risiko pangan," kata Sri Mulyani.
Suhartoyo lantas kembali bertanya, apakah artinya ada kemungkinan anggaran Kemensos di 2024 bisa bertambah atau tidak.
Lalu Sri Mulyani menjelaskan, pihaknya memang berencana menambahkan anggaran Kemensos dengan memasukkan program mitigasi risiko pangan.
Namun, menurut Sri Mulyani, hingga saat ini pihak Kemensos belum memberikan dokumen. Sehingga pihaknya pun belum bisa mengeksekusinya.
"Akan ditambahkan anggarannya namun tadi bu mensos menyatakan belum memulai. Sampai hari ini kami di Kemenkeu belum mendapatkan dokumen dari kemensos untuk bisa mengeksekusi bantuan mitigas pangan tersebut jadi belum ada pelaksanaanya," ujarnya.
