Tim Editor
ERA.id - Anies Rasyid Baswedan mengatakan, perbedaan pandangan maupun gagasan merupakan hal yang biasa. Menurut dia, setiap pihak perlu menghormati perbedaan tersebut.
Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat berpesan kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024–2029, untuk tidak membawa orang 'toxic' atau bermasalah ke kabinetnya. Anies pun enggan banyak berkomentar soal pernyataan Luhut.
"Enggak perlu ditanggapi. Saya rasa begini ya, pikiran boleh berbeda, gagasan boleh berbeda. Tapi satu hal, hormati perbedaan itu," kata Anies kepada wartawan di kediamannya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2024).
Anies menegaskan, ia lebih memilih untuk menghindari penggunaan kosakata atau diksi yang merendahkan seseorang atas perbedaan pikiran. Sebab, ia menilai, cara pandang yang berbeda bukanlah sesuatu yang buruk.
"Hormati. Saya cenderung menghindari diksi-diksi yang memberikan label merendahkan atas perbedaan pandangan," jelas Anies.
"Karena ketika kita memiliki pandangan yang berbeda, bukan berarti yang berbeda itu lebih buruk. Apalagi yang berbeda itu dianggap meracuni. Belum tentu," sambungnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menekankan, perbedaan pandangan justru merupakan salah satu indikator berjalannya sistem demokrasi. Dia justru khawatir jika perbedaan itu dibatasi, maka akan merusak demokrasi.
"Justru disitulah penghargaan pada prinsip demokrasi dan itu yang kami khawatirkan makin hari pelan-pelan makin luntur bila anda sepaham dengan saya, maka anda benar dan anda sehat. Tapi bila anda tidak sepaham dengan saya, maka anda adalah tidak benar anda tidak sehat. Ini cara pandang yang bisa mengganggu demokrasi," tegas Anies.
Anies mengatakan, ia memilih untuk menggunakan istilah yang tidak merusak perbedaan pandangan. Sebab, jelas dia, cara berpikir yang berbeda justru dibutuhkan untuk membantu kinerja suatu pemerintahan.
"Jadi saya cenderung untuk jangan menggunakan istilah-istilah yang bisa merusak perbedaan. Ini sehat kok. Apa sih sehat itu, ketika ada sebuah rencana dapat kritik itu sehat sekali, sehingga yang punya rencana itu harus memberikan penjelasan lebih dalam, argumen lebih luas, itu baik untuk seluruh masyarakat termasuk bagi yang merencanakan kebijakan," jelas dia.
"Cuma kadang-kadang yang berada di dalam pengambilan kebijakan itu belum tentu punya kesabaran untuk mau menjelaskan dengan lengkap," imbuh Anies.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pesannya kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024–2029, untuk tidak membawa orang "toxic" atau bermasalah ke kabinetnya.
“Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke pemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita,” ujar Luhut dalam acara “Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth” di Jakarta, Jumat.
Pesan tersebut Luhut sampaikan menyambung pelajaran yang ia peroleh setelah bekerja dalam kabinet Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir.
Menurut Luhut, yang menjadi permasalahan dalam pemerintahan Indonesia adalah regulasi-regulasi oleh pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan nasional.
“Saya memperbaiki banyak permasalahan itu,” kata dia.
Adapun salah satu solusi yang Luhut yakini dapat mengatasi permasalahan regulasi adalah melalui digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan. Oleh karena itu, Luhut mendorong digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia yang terintegrasi.
“Saya bilang ke Presiden, ‘Pak, kalau Bapak tidak berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ini (digitalisasi sistem pemerintah yang terintegrasi), kita tidak akan maju. Jadi, kita harus mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ide ini,” katanya.
