Tim Editor
ERA.id - Ganjar Pranowo menduga, rencana calon presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk 40 kementerian hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik. Hal itu dinilai wajar dilakukan oleh politisi.
Adapun jumlah kementerian dan lembaga diketahui sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Di dalamnya diatur pembatasan jumlah kementerian dan lembaga paling banyak 34.
"Wong sudah ada undang-undangnya kok, mau apa lagi? Tapi saya paham, karena saya politisi sangat paham, pasti politik akomodasi pasti dilakukan," kata Ganjar di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2024).
Dia mengatakan, soal jumlah kementerian dan lembaga sudah diatur dalam undang-undang, sehingga tidak bisa ditambah melebihi yang sudah diatur.
Jumlah kementerian dan lembaga bisa ditambah apabila mengubah undang-undang. Namun jika tak direvisi, maka bisa dianggap melanggar.
"Itu sudah ditentukan jumlahnya sehingga kita tidak bisa mengubah, kecuali peraturannya diubah. Kalau orang mengikuti itu, atau membuat sendiri aturan maka melanggar undang-undang, enggak boleh," kata Ganjar.
Lebih lanjut, mantan gubernur Jawa Tengah itu meyakini, Prabowo memiliki banyak alasan untuk menambah jumlah kementerian di pemerintahannya mendatang.
Namun, publik pasti akan beranggapan bahwa Prabowo hanya ingin membagi rata kursi politik bagi pihak-pihak yang mendukungnya.
"Semua alasan sangat mungkin tapi kecurigaan publik pasti mengarah ke sana," kata Ganjar.
Sebelumnya, Calon presiden terpilih, Prabowo Subianto dikabarkan akan membentuk 40 kementerian dan lembaga di pemerintahannya nanti. Jumlah itu dinilai gemuk untuk satu kabinet.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman memberikan dukungan.
"Kalau gemuk dalam konteks fisik orang itu kan tidak sehat. Tapi dalam konteks negara, jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/5).
Menurutnya, Indonesia adalah negara besar, sehingga perlu banyak tenaga untuk mengelolanya. Oleh karena itu, wajar apabila di pemerintahan mendatang memiliki banyak kementerian.
"Tantangan kita besar, target target kita besar. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," kata Habiburokhman.
